Kegiatan ini mengundang para peserta dari instansi pemerintah yang bertugas sebagai garda depan dalam melakukan keamanan nuklir di wilayah perbatasan NKRI di Kepulauan Riau yaitu BP Batam dan Bakamla. Turut hadir dalam kegiatan ini Bappenas beserta perwakilan dari Biro Perencanaan, Informasi dan Keuangan BAPETEN yang memantau pelaksanaan kegiatan keamanan nuklir di wilayah laut Indonesia yang banyak perlintasan khususnya di pulau Batam dan juga merupakan kegiatan rencana aksi mendukung kebijakan keamanan laut Indonesia terkait keamanan nuklir di kawasan pelabuhan.

Bimbingan teknis Front Line Officer diawali dengan pembukaan oleh Direktur Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir Zulkarnain yang menyampaikan pentingnya upaya keamanan nuklir di wilayah Indonesia untuk mencegah barang-barang radioaktif yang keluar masuk melalui kegiatan impor/ekspor tanpa izin sehingga dapat menjamin keamanan penggunaan nuklir di Indonesia.

Selanjutnya Ade Faisal dari Direktorat Pendidikan Tinggi dan Iptek Bappenas juga menyampaikan bahwa untuk meningkatkan ruang lingkup dan kualitas pengawasan tenaga nuklir nasional serta penguatan peran BAPETEN dalam mendukung prioritas nasional ke depan, diperlukan kerangka analisis berbasis bukti untuk melihat kesenjangan (gap) antara kebutuhan dan kapasitas pengawasan tenaga nuklir saat ini serta tahapan pemenuhan kebutuhan tersebut.

Materi yang diberikan dalam bimbingan teknis ini berisi tentang Potensi Ancaman Keamanan Nuklir di Indonesia, Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir, Proteksi Radiasi, Pengenalan Peralatan Deteksi Radiasi, Deteksi Zat Radioaktif di Pintu masuk NKRI, dan Respon terhadap Kejadian Keamanan Nuklir. Selain itu juga dilakukan praktikum pengukuran radiasi dan diskusi studi kasus secara berkelompok.

Diharapkan dengan terlaksananya bimbingan teknis ini, akan mampu meningkatkan kewaspadaan dan kemampuan Front Line Officer (FLO) dalam mendukung implementasi keamanan nuklir sehingga mampu mencegah terjadinya tindak kejahatan yang melibatkan radioaktif. [DKKN/Firdaus/BHKK/YL]