Terkait hal ini BAPETEN telah melakukan pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir sesuai UU Nomor 10 tahun 1997, termasuk di dalamnya kewajiban melakukan pemantauan radioaktifitas lingkungan dalam rangka memastikan keselamatan masyarakat dan lingkungan hidup.

Mengingat luasnya wilayah Indonesia, tugas ini tidak bisa dipikul sendiri oleh BAPETEN. Namun di sisi lain, BMKG sesuai tusinya telah mempunyai sistem nasional jaringan insfrastrutkur pemantauan meteorologi, klimatologi dan kegempaan yang handal dan tersebar di seluruh wilayah pelosok NKRI.

BAPETEN memerlukan kemitraan strategis dengan BMKG agar dapat mengintegrasikan sistem pemantauan radioaktifitas lingkungan secara online (RDMS) yang menjangkau seluruh wilayah RI  dengan sistem BMKG.

Bertempat di Jakarta, Selasa (25/4/2017), BAPETEN dan BMKG menandatangani Nota Kesepahaman (MoU), disaksikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Penandatanganan dilakukan langsung oleh Kepala BAPETEN Jazi Eko Istiyanto dengan Kepala BMKG Andi Eka Sakya. Turut hadir dalam kesempatan ini Deputi Perizinan dan Inspeksi Khoirul Huda, serta Kepala Biro Perencanaan Farid Arif Binaruno.

Kerjasama antara BAPETEN dan BMKG merupakan salah satu wujud impelementasi dari program Nawacita yang lintas sektor. Melalui kerjasama ini diharapkan antara BAPETEN dan BMKG dapat saling sharing dan berbagi data informasi radioaktivitas lingkungan.

Melalui kerjasama ini diharapkan dapat membangun, mengembangkan dan mengoptimalkan sistem nasional pemantauan dan pengawasan radioaktifitas lingkungan di wilayah NKRI secara terpadu dan berdaya guna.  Selain itu membangun baseline data radioaktivitas lingkungan yang dapat diakses dan dimanfaatkan secara online oleh semua pemangku kepentingan.

Tidak kalah pentingnya adalah membangun real time data online radioaktifitas lingkungan yang representatif dan mampu berfungsi sebagai Early Warning System (EWS) yang handal dalam kerangka pengawasan dan kesiapsiagaan nuklir nasional.(bho/bsb/aa)