BAPETEN bersama Komisi VII DPR RI Sosialisasikan Pengawasan PLTN di Pulau Bangka
Kembali 20 September 2023 | Berita BAPETENBAPETEN bersama dengan Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Patijaya, menyelenggarakan Sosialisasi Pengawasan PLTN, yang dihadiri 100 mahasiswa Universitas Bangka Belitung, pada hari Rabu, 20 September 2023.
Sosialisasi digelar mengingat Pulau Bangka menjadi salah satu calon tapak untuk pembangunan PLTN pertama di Indonesia, sehingga perlu mendapatkan informasi yang komprehensif tentang pengawasan PLTN.
Adalah Direktorat Inspeksi Instalasi dan Bahan Nuklir (DIIBN) BAPETEN yang menggelar kegiatan Sosialisasi Pengawasan PLTN dengan menggandeng Bambang Patijaya serta Civitas Akademika Universitas Bangka Belitung. Dalam sambutannya Direktur DIIBN Lukman Hakim mengatakan tujuan dari Sosialisasi ini untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang PLTN sebagai sumber energi alternatif yang aman dan berwawasan lingkungan.
“ Dengan demikian, melalui sosialisasi ini dapat menjawab pertanyaan dan kekhawatiran masyarakat tentang PLTN serta dapat membangun dukungan masyarakat terhadap pembangunan PLTN di Bangka Belitung” ujar Lukman saat membuka acara.
Lebih lanjut Lukman mengatakan PLTN merupakan energi masa depan yang aman dan berwawasan lingkungan, dimana saat ini sedang disiapkan oleh DPR besama Pemerintah rancangan Undang-undang terkait EBT (Energi Baru dan Terbarukan).
Rektor Universitas Bangka Belitung (UBB) dalam sambutannya yang diwakili oleh Wakil Rektor III UBB Bidang Perencanaan, Sistem Informasi dan Kerjasama, Dr. Dwi Haryadi, SH., MH., mengucapkan terima kasih kepada BAPETEN karena telah menunjuk UBB sebagai mitra sosialisasi pengawasan PLTN.
Menurut Dwi Haryadi, UBB sedah sejak lama berhubungan dengan berbagai lembaga yang bersinggungan dengan nuklir dan terlibat dengan kajian kajian di dalamnya.
“ Terkait Kemitraan dengan BAPETEN, pernah dilakukan sosialisasi kelembagaan dan pengawasan tenaga nuklir pada tahun 2014, lalu pada tahun 2019 pernah ada kuliah umum pengawasan TENORM dan kini di tahun 2023 dilakukan sosialisasi pengawasan PLTN” kata Dwi Haryadi.
“Untuk Kemitraan dengan BATAN, pernah juga dilakukan berberapa kegiatan mulai tahun 2011 berupa FGN terkait IPTEK Nuklir, tahun 2014 dengan melibatkan LPPM, pernah dilakukan sosialisasi informasi nuklir di Bangka Barat dan Bangka Selatan, serta tahun 2017 dengan melibatkan LPPM, melakukan survey dampak pemanfaatan hasil tibang nuklir di masyarakat” lanjut Dwi Haryadi.
Lebih lanjut Dwi Haryadi mengungkapkan, Renstra penelitian UBB 2021-2025 dapat dikolaborasikan dengan lembaga-lembaga seperti BAPETEN untuk melaksanakan sosialisasi di bidang teknologi nuklir, misalnya di bidang pangan, kemaritiman, serta sosio-humaniora.
Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Patijaya mengatakan bahwa acara ini merupakan salah satu bentuk kemitraan antara DPR dengan BAPETEN sebagai salah satu mitra kerja DPR di pemerintahan.
Dalam hal pembangunan PLTN di Indonesia, Ia mengungkapkan “ Kami di Komisi VII sangat berkeinginan untuk mempercepat proses percepatan tuntasnya perundangan tentang Energi Baru dan Terbarukan, dimana nuklir termasuk di dalamnya”
Dalam pengembangan energi, Bambang Patijaya menekankan teknologinya harus jelas, “jangan sampai sekali-kali bermain-main, jangan sampai menjadikan Indonesia dan Babel menjadi kelici percobaan dengan teknologi PLTN yang belum proven” ujarnya.
Karena itu, tambah Bambang Patijaya jangan jadikan PLTN ini menjadi konten dan sekedar isu-isu saja, sehingga hal ini akan merugikan kita. “ Diharapkan UBB agar meriviu terkait hal ini” jelasnya.
Dalam pengembangan EBT, Bambang Patijaya menguraikan 4 hal yang menjadi acuan, pertama data yang harus clear dalam pemanfaatan radioaktif di Indonesia, yang kedua regulasi juga harus clear, ketiga teknologi mana yang mau dipakai, dan yang keempat adanya sinkronisasi dengan kebijakan nasional.
Koordinator Inspeksi Safeguards DIIBN BAPETEN, Kusbandono dalam presentasinya terkait Pengawasan PLTN menggaris bawahi bahwa BAPETEN berkomitmen melakukan pengawasan pembangunan PLTN untuk transisi energi dan siap berkolaborasi dengan K/L yang memiliki kewenangan sektoral terkait.
Ando demikian Ia akrab disapa, menegaskan pengawasan PLTN oleh BAPETEN tetap memprioritaskan 3S yakni safety, security, safeguards. “ Hal ini sebagai jaminan perlindungan kepada masyarakat dan lingkungan dengan menyeimbangkan urgensi transisi energi” tukasnya.
Ditambahkan oleh Ando, kelembagaan untuk mengoordinasi program energi nuklir pada level nasional sangat diperlukan untuk penguatan dan percepatan program PLTN sekaligus pengawasannya.
Dan juga sangat penting menurutnya, edukasi kepada masyarakat di sekitar lokasi calon tapak PLTN perlu dilaksanakan oleh Pemda/instansi terkait.
Sosialisasi ini dihadiri pula oleh Dekan Fakultas Hukum, Dr. Derita Prapti Rahayu, SH., MH., Wakil Dekan II Fakultas Teknik, Fardhan Arkan, ST. MT., Ketua LPPM UBB, Nanang Wahyudin, SE, serta Para Dosen dan Civitas Akademisi - Universitas Bangka Belitung.
Pada akhir acara dilaksanakan diskusi dan tanya jawab yang disambut antusias oleh para peserta, terlebih disediakan door prize menarik dari narasumber.
Pertanyaan yang muncul dari peserta antara lain perbedaan antara reaksi berantai pada reaktor nuklir dan pada bom atom. Apakah PLTN lebih efisien dari pada pembangkit EBT lainnya. Perbedaan PLTN sejak generasi I sd ke-IV. Masa aktif PLTN bila sudah beroperasi. Energi baru apa yang paling efisien digunakan di Indonesia dan bagaimana peran BAPETEN terhadap limbah PLTN. Semua pertanyaan tersebut dapat dijawab oleh nara sumber secara bergantian.
Ucapan terima kasih disampaikan oleh Lukman Hakim saat penutupan acara. “ Kami ucapkan terima kasih untuk seluruh nara sumber dan peserta yang telah berkenan hadir" kata Lukman.
Selanjutnya Lukman menekankan beberapa hal terkait kegiatan ini, antara lain UBB bisa berperan sebagai analis data yang akurat dan potensial di wilayah Bangka, yakni sebagai technical support dan think tank bagi Provinsi Bangka Belitung. Ia juga mendorong agar mahasiswa mempelajari teknologi nuklir dan regulasi ketenaganukliran di Indonesia. (BHKK/Bams).
Komentar (0)