Rakor ini juga mengundang sejumlah pihak terkait lainnya menyangkut sterilisasi Instalasi VVIP khususnya Istana Kepresidenan. Instansi tersebut diantaranya Badan Siber dan Sandi Negara; Deputi V Badan Intelijen Negara; Staf Ahli Bidang Pertahanan dan Keamanan, Badan Intelijen Negara; Deputi Kasetpres Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana; Kepala Biro Umum Setpres; Kepala Biro Umum Setwapres; Direktur D BAIS TNI; Dansat Inteltek BAIS TNI dan Asintel Danpaspampres. Kasubdit Keteknikan, Zulkarnain berikut staf tampak turut hadir mewakili Direktur Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir BAPETEN.

Agenda rakor kali ini adalah melakukan evaluasi pelaksanaan sterilisasi instalasi VVIP Tahun 2017. Selain itu membahas persiapan sterilisasi pada tahun 2018. Rakor dipimpin langsung oleh Kepala Biro Pengamanan Setmilpres, Marsma TNI H. Haris Haryanto, S.IP.

Pada kesempatan ini Haris mengutarakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada tahun 2017, salah satunya keterbatasan peralatan untuk mendeteksi adanya unsur radioaktif. “Maka perlu adanya dukungan dari BAPETEN terkait dengan rencana sterilisasi selanjutnya,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut DKKN menyatakan komitmennya untuk mendukung Keamanan Nuklir Objek Vital Nasional Istana Negara, termasuk melakukan sterilisasi ketika Presiden melakukan kunjungan ke suatu tempat. Selain itu DKKN juga menyampaikan hal-hal yang telah dilakukan dalam rangka mendukung keamanan nuklir di Istana Negara, diantaranya alih status peralatan deteksi radiasi, baik yang berupa handheld monitor maupun Radiation Portal Monitor (RPM).

BAPETEN sendiri juga telah memasang Radiological Data Monitoring System (RDMS) di Gedung II Setneg untuk memantau paparan radiasi disekitar Istana Negara, melakukan pelatihan untuk personil keamanan, dan melakukan pemetaan paparan radiasi di Istana Merdeka, Istana Bogor dan Istana Yogyakarta.

Sterilisasi Istana Presiden sesuai dengan prosedur yang berlaku adalah setiap bulan untuk Istana Merdeka, dan 4 bulan sekali untuk Istana Presiden lainnya. Diharapkan dengan koordinasi dan kerja sama erat ini, semua pemangku kepentingan sudah harus siap baik SDM, peralatan maupun administrasinya dalam melakukan pengamanan nuklir.(dkkn/zul)