Pada pertemuan ini, Deputi Pengkajian Keselamatan Nuklir Haendra Subekti didampingi Deputi Perizinan dan Inspeksi Zainal Arifin, Direktur Pengaturan dan Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir (DP2IBN) Nur Syamsi Syam, Direktur Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir (DPIBN) Wiryono, Direktur Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir (DIIBN) Lukman Hakim, serta tim dari unit kerja terkait.

Nur Syamsi Syam dalam sambutannya menyampaikan apresiasinya kepada delegasi Kedutaan Besar Denmark. Adapun delegasi yang hadir diantaranya dari Seaborg Technologies, Rasmus Bjerngaard selaku Chief Executive Officer (CEO) dan Christoffer Rasmussen selaku Senior Business Development Director, bersama dengan Penasihat Investasi dan Perdagangan dari Kedutaan Besar Denmark di Jakarta Trio Wisudhanto. Seaborg Technologies merupakan perusahaan yang bergerak di bidang teknologi reaktor nuklir, dengan keahlian khusus dalam pengoperasian dan pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).

Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan mengenai dukungan yang dapat diberikan Denmark dalam memperluas pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam pengelolaan bahan nuklir dan/atau zat radioaktif di Indonesia, khususnya dengan menyoroti mekanisme pencegahan, deteksi, dan mekanisme respons dalam kerangka keamanan nuklir, serta perumusan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas keseluruhan sistem keamanan nuklir nasional. “Indonesia kami pilih karena membutuhkan efisiensi dan memperhatikan aspek keekonomian. Indonesia juga cocok dengan model PLTN modular atau floating, mengingat wilayah negara yang sangat luas dan dikelilingi laut. Kami memperkenalkan teknologi PLTN kami yang berskala lebih kecil. SMR ini tidak selalu harus digunakan di laut, namun dapat diperluas dengan penggunaan selain di laut”, jelas Christoffer.

Kegiatan ini diakhiri dengan diskusi dan tanya jawab antara pihak BAPETEN dengan Kedutaan Besar Denmark. Terdapat beberapa poin diskusi yang menjadi sorotan, meliputi pembahasan mengenai regulasi, aspek keamanan SMR dan FNPP (Floating Nuclear Power Plant atau PLTN Terapung), hingga proses dekomisioning. [BHKK/GP]