Kedatangan BAPETEN disambut baik oleh Direktur Pengawasan Produksi ONPP BPOM, Bayu Wibisono. Beliau menyampaikan sangat mendukung kegiatan koordinasi ini sehingga BPOM bisa terus meningkatkan pengetahuan mengenai Radiopharmaceutical dan melakukan langkah pengawasan yang tepat. Kegiatan dimulai dengan pemaparan dari Direktur DP2FRZR, Mukhlisin, bagaimana Pengawasan yang dilakukan oleh BAPETEN selama ini yang lebih berfokus kepada perlindungan terhadap bahaya radiasi dari radiofarmaka. Perizinan yang saat ini dilakukan terdiri atas penerbitan izin fasilitas yang dimulai dari izin konstruksi sebelum izin operasi, izin pengalihan yang merupakan izin untuk mendistribusikan radiofarmaka, serta persetujuan pengiriman. Dalam presentasi tersebut juga disampaikan status terkini perizinan yang sedang dilakukan oleh beberapa rumah sakit dan pelaku industri farmasi serta kendala yang dihadapi. Saat ini kebutuhan radiofarmaka semakin meningkat, oleh karena ini Kementerian Kesehatan melakukan pengembangan fasilitas produksi radiofarmaka di rumah sakit. Kementerian Kesehatan merencakan beberapa rumah sakit serta industri untuk dapat menyuplai kebutuhan radiofarmaka ke fasilitas kedokteran nuklir di provinsi atau kota tersebut. Pembahasan kemudian berfokus kepada permasalahan distribusi skala kecil rumah sakit ke rumah sakit lain agar tidak bertentangan dengan regulasi yang ada saat ini. Dalam pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk koordinasi lebih spesifik terhadap beberapa topik permasalahan.

Dalam pertemuan ini juga dihadiri oleh jajaran di Kedeputian Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif. Setelah pemaparan dari BAPETEN, BPOM juga menyampaikan sedikit paparan mengenai bagaimana proses pengawasan serta langkah yang sudah dilakukan oleh BPOM untuk mengatasi permasalahan ini. Kebijakan sudah diberikan agar rumah sakit tertentu dapat menyuplai rumah sakit lain yang disepakati namun tetap memenuhi standar mutu obat.

Dari pertemuan ini dihasilkan beberapa kesepakatan dimana akan dilakukan koordinasi berikutnya untuk membahas spesifik seperti bagaimana proses pertukaran data dan informasi distribusi dan perizinan fasilitas radioisop dan radiofarmaka yang sedang diproses di BAPETEN, bagaimana integrasi proses perizinan dan pengawasan dapat dilakukan, serta bagaimana instrumen hukum harus dibangun agar sinergi satu sama lain. Selain itu BPOM akan membentuk satgas khusus untuk pengawasan radiofarmaka ini.(DP2FRZR/Vatimmah/BHKK/CD)