Validasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan BAPETEN
Kembali 01 September 2023 | Berita BAPETENKementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) melakukan validasi hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) di lingkungan BAPETEN pada 1 September 2023. Kegiatan ini dilakukan secara hybrid dengan objek validasi untuk dua lokus yaitu lokus administrasi pada Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (DPFRZR) dan lokus jasa pada Balai Pendididan dan Pelatihan (BDL).
Dalam kegiatan ini dihadiri oleh Direktur DPFRZR Ishak, Kepala Bagian Rumah Tangga dan Barang Milik Negara Bondan Wicaksono, Evaluator PEKPPP KemenpanRB Anggy dan beberapa staf terkait. Tujuan dari validasi ini adalah untuk mengidentifikasi layanan yang perlu ditingkatkan pada penerapan pelayanan publik di BAPETEN.
Acara dibuka oleh Direktur DPFRZR Ishak yang menyampaikan rasa terima kasihnya kepada KemenpanRB yang telah mengadakan pemantauan dan evaluasi kinerja ini. “Kami berharap proses ini dapat memberikan rekomendasi untuk dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik di BAPETEN,” tambahnya.
“Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik, DPFRZR selalu berusaha untuk berkolaborasi dengan berbagai stakeholder. Kolaborasi adalah suatu keniscayaan, untuk itu kami berupaya hasil dari kolaborasi bisa memberikan akses informasi yang mudah dalam pelayanan perizinan di BAPETEN,” lanjut Ishak.
Evaluator PEKPPP KemenpanRB Anggy yang hadir secara daring mengapresiasi langkah BAPETEN dalam mengisi kuesioner pemantauan evaluasi kinerja ini. “Secara umum apa yang dilakukan BAPETEN sudah baik, kami hanya mengingatkan untuk melakukan update kegiatan di tahun 2022 ini serta dilengkapi evidennya,” ujarnya.
Selanjutnya dilakukan validasi interaktif antara evaluator dan Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Fasilitas Penelitian dan Industri Mukhlisin. Muklisin menjelaskan salah satunya tentang inovasi pelayanan perizinan BAPETEN yang sudah terintegrasi dengan sistem aplikasi milik Kementerian/Lembaga lain.
Selain inovasi, pemantauan evaluasi kinerja ini juga menilai aspek Kebijakan Pelayanan, Profesionalitas Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik serta Konsultasi dan Pengaduan. Diharapkan kegiatan ini bisa membantu BAPETEN untuk melakukan Tindakan yang tepat dalam upaya peningkatan pelayanan publik. [BHKK/Da]
Komentar (0)