Penyelenggaran kegiatan ini dalam rangka implementasi Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 yaitu dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkesinambungan, perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja penyelenggara pelayanan publik.

Acara yang diadakan oleh Kelompok Fungsi Sumber Daya Manusia BAPETEN ini menghadirkan narasumber dari Kementerian PAN dan RB, Herlyn Sukmawati. Dalam pemaparannya Herlyn menyampaikan bahwa LHKASN merupakan dokumen penyampaian daftar harta kekayaan ASN yang dimiliki dan dikuasai sebagai bentuk transparansi aparatur sipil negara. Pengisian LHKASN dapat mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme, mencegah penyalahgunaan wewenang, membentuk transparansi aparatur sipil negara, dan menguatkan integritas aparatur sipil negara.

LHKASN juga merupakan salah satu item pendukung dari penilaian reformasi birokrasi lembaga. Hasil dari evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik digunakan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan untuk menghasilkan inovasi pelayanan publik menuju terciptanya pelayanan prima.

Untuk mendukung tertibnya pelaksanaan pengisian LHKASN bagi pegawai di lingkungan BAPETEN, telah diterbitkan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan ASN di Lingkungan BAPETEN. Dengan tertibnya pengisian LHKASN di Lingkungan BAPETEN diharapkan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang semakin baik, pelayanan publik yang semakin berkualitas dan terpercaya, serta dapat meningkatkan indeks penilaian reformasi birokrasi.