RUU Ketenaganukliran Disepakati Dalam Pembahasan Panitia Antar Kementerian
Kembali 08 Oktober 2019 | Berita BAPETEN
Pembahasan RUU Ketenaganukliran di pihak Pemerintah yang diselenggarakan pada tanggal 8 Oktober 2019 bertempat di kantor BAPETEN, merupakan kerja sama Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), dan Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) berhasil menyelesaikan tahap pembahasan Panitia Antar Kementerian/Lembaga Pemerintah (PAK/L).
Rapat dibuka oleh Deputi Pengkajian Keselamatan Nuklir BAPETEN, Yus Rusdian Akhmad, yang menekankan bahwa kehadiran RUU Ketenaganukliran akan membawa perubahan paradigma penggunaan teknologi nuklir secara lebih luas dan melibatkan partisipasi pelaku usaha dan masyarakat secara umum. Selanjutnya Direktur Pengaturan Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir BAPETEN, Dahlia Sinaga, memaparkan beberapa perubahan terhadap naskah RUU Ketenaganukliran dari hasil PAK/L sebelumnya.
Pembahasan isi RUU Ketenaganukliran dipimpin Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemenristekdikti, Ardhien Nissa Siswojo, yang meminta perwakilan K/L mengutamakan pembahasan substansi yang masih ada irisan tanggung jawab dan wewenang antar K/L dan untuk memberikan paraf persetujuan terhadap naskah RUU Ketenaganukliran sehingga dapat diajukan dalam Prolegnas Prioritas tahun 2020.
Upaya deteksi, respons, penegakan hukum, proteksi radiasi, dan kerja sama luar negeri menjadi topik bahasan yang hangat antar peserta. Pada akhir acara, 21 (dua puluh satu) perwakilan K/L telah memberikan paraf persetujuan pada naskah RUU Ketenaganukliran, dan selanjutnya acara rapat ditutup oleh Yus Rusidan Akhmad yang mengharapkan keterlibatan aktif pada tahap pengharmonisasian yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM. (DP2IBN/mr/hs/BHKK).
