Kepala Biro Perencanaan, Sugeng Sumbarjo, yang bertindak selaku host dari acara ini dalam sambutannya mengatakanbahwa tujuan rapat koodinasi ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan kerjasama dalam negeri dan luar negeri, apakah sudah terlaksana secara efektif. Disamping itu juga untuk mengetahui current status pelaksanaan kerjasama dalam negeri dan luar negeri, lalu untuk membahas langkah-langkah prioritas yang harus dilakukan dalam hal kerjasama dalam negeri dan luar negeri.

Sementara itu Kepala BAPETEN, Jazi Eko Istiyanto, yang hadir untuk membuka acara ini menyampaikan bahwa tantangan BAPETEN ke depan semakin berat, terlebih dengan diangkatnya BAPETEN menjadi Chairman of APSN dalam 2 tahun terakhir ini, dimana banyak hal yang harus dimainkan oleh BAPETEN dalam rangka meningkatkan kerjasama negara-negara yang tergabung dalam APSN.

“Tantangan berikutnya adalah terkait banyaknya SDM BAPETEN yang dikirim untuk training ke luar negeri lalu mendapat ilmu pengetahuan di negara yang dikunjunginya. Perlu difikirkan bagaimana mengelola pengetahuan yang telah diterima pegawai tersebut agar value intangible berupa knowledge atau skill jangan hilang begitu saja, agar orang lain juga bisa tahu. ” Ujar Jazi menjabarkan. Oleh karena itu Jazi meminta agar Knowledge Manajement harus dikembangkan lagi dalam rangka menampung knowledge atau skill SDM BAPETEN hasil pelatihan di luar negeri.

Terkait peningkatan kerjasama dalam negeri dan luar negeri, Jazi meminta agar kerjasama-kerjasama tersebut bisa jadi optimal outcome, “Diharapkan kerjasama tersebut bisa jadi positive message kepada masyarakat terkait tupoksi BAPETEN. Misalnya bila suatu saat BATAN sudah mempunyai PLTN, masyarakat dapat yakin bahwa nuklir betul-betul aman karena ada BAPETEN yang mengawasi” tukas Jazi mengakhiri sambutannya.

Dalam rakor ini BAPETEN mengundang Direktur Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan, Kementerian Luar Negeri, Ricky Suhendar, untuk menjelaskan terkait Ketentuan Terkini Untuk Pembentukan MoU Bilateral. Dalam presentasinya Ricky menjelaskan bahwa tahapan dalam pembuatan perjanjian internasional meliputi penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penerimaan dan penandatanganan. Selanjutnya Ricky menjelaskan bahwa K/L perlu memperhatikan “Prinsip 4 Aman” dalam perjanjian internasional yaitu aman ditinjau dari segi politis, keamanan, yuridis dan teknis. Lalu yang perlu dipehatikan oleh BAPETEN dalam hal penandatanganan kerjasama internasional adalahkesetaraan level pejabat yang melakukan penandatanganan antara pejabat BAPETEN dengan pejabat di negara yang melakukan kerjasama internasional dengan kita.

Pada kesempatan Rapat Koordinasi ini juga dilakukan penandatangan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara BAPETEN dengan Politeknik Kesehatan (Poltekkes), Kementerian Kesehatan Jakarta II. Pihak BAPETEN diwakili oleh Sekretaris Utama BAPETEN, Hendriyanto Hadi Tjahyono, dan dari Pihak Poltekkes oleh Direktur Poltekkes, Djoko Sulistyo. Melalui penandatanganan PKS ini BAPETEN menyambut baik, semoga bermanfaat bagi republik ini dan fungsi pengawasan semakin kuat dengan adanya kerjasama ini. Demikian pula Pihak Poltekkes berharap agar kerjasama ini jadi amal positip buat kita semua untuk menjadikan Indonesia yang lebih maju. (bho/bsb).