Rakor dipimpin Deputi Bidang Perijinan dan Inspeksi BAPETEN Zainal Arifin dan dihadiri oleh Sekretaris Utama Sugeng Sumbarjo, Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir Dahlia C. Sinaga. Dihadiri pula oleh beberapa pejabat BAPETEN terkait yakni Direktur Perizinan dan Direktur Inspeksi, baik untuk instalsi dan bahan nuklir maupun fasilitas radiasi dan zat radioaktif, Kepala Biro Hukum, Kerja sama dan Komunikasi Publik, Direktur Pengaturan untuk instalasi dan bahan nuklir maupun fasilitas radiasi dan zat radioaktif, Direktur Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir beserta masing-masing koordinator dan staf.

Sementara dari Kementerian Investasi/BKPM hadir Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Yuliot dan Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal Riyanto, Direktur Wilayah II beserta koordinator dan staf terkait.

Dalam Rakor ini terungkap beberapa kendala dalam implementasi PP No. 5 Tahun 2021 dan Interkoneksi sistem BALIS dengan sistem OSS, yaitu: 1) saat ini sistem BALIS–OSS belum sepenuhnya terintegrasi, 2) tata laksana perizinan saat ini masih dapat melalui BAPETEN, 3) syarat administrasi dapat menggunakan Nomor Induk Berusaha (NIB), 4) penerbitan Perizinan Berusaha (OSS) diterbitkan oleh Kementerian Investasi/BKPM dan KTUN BAPETEN digunakan sebagai lampiran untuk Perizinan Berusaha (OSS).

BAPETEN bersama dengan Kementerian Investasi/BKPM akan terus berkoordinasi agar impelementasi PP No. 5 Tahun 2021 dan Interkoneksi sistem BALIS dengan sistem OSS dapat berjalan dengan baik, serta melakukan uji coba terkait interkoneksi sistem BALIS–OSS tersebut. (DPFRZR/Sunarya/BHKK/Bams).

BAPETEN selalu TULUS MELAYANI, TEGAS MENGAWASI menuju INDONESIA TANGGUH, INDONESIA TUMBUH