Acara dibuka oleh Sekretariat Utama Hendriyanto Hadi Tjahyono, dalam sambutan pembukaannya disampaikan “BAPETEN mempunyai kendala dalam penindakan pelanggaran hukum kasus ketenaganukliran, hal ini, dikarenakan tidak adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan BAPETEN. Sebab itu, dengan adanya kegiatan koordinasi dengan Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Kejaksaan Tinggi diharapkan adanya sharing pengalaman dan tujuan akhirnya mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada.”

Acara dilanjutkan dengan presentasi Kebijakan Penegakan Hukum Ketenaganukliran oleh Deputi Perijinan dan Inspeksi BAPETEN Khoirul Huda, Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir oleh Direktur Inspeksi Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif BAPETEN Zainal Arifin serta Peragaan Alat Ukur Radiasi oleh Kepala Subdirektorat Inspeksi Fasilitas Penelitian dan Industri BAPETEN Sumedi. sedangkan dari pihak Polri memaparkan mengenai fokus Penegakan Hukum di Bidang Tipidter

Pada sesi Tanya jawab dan diskusi, antara lain didiskusikan mengenai mekanisme prosedur pelaporan jika terjadi pelanggaran hukum, keberadaan limbah radioaktif yang ada di Indonesia, sanksi bagi Rumah Sakit yang petugasnya tidak memiliki Surat Izin Bekerja serta peran Kejaksaan Agung terkait isu ketenaganukliran.

Diharapkan, rapat koordinasi ini merupakan langkah untuk saling mengenal fungsi masing-masing instansi, kerja sama yang berkesinambungan antara BAPETEN, Polri dan Kejaksaan Agung untuk menyamakan persepsi tentang kasus pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia. [BHKK/AP/RA/SP].