Kegiatan RDP yang dibuka oleh Wakil Ketua Komisi VII, Eddy Soeparno selaku pimpinan RDP dalam sambutan pembukaannya sambutan pembukaannya menyampaikan agar setiap lembaga memaparkan progress pelaksanaan TA 2024 serta pembahasan detail RKA-K/L TA 2025.

Pemaparan diawali oleh Kepala BIG Muhamad Aris Marfai, dilanjutkan dengan pemaparan oleh Plt. Kepala BAPETEN, Sugeng Sumbarjo yang menjelaskan perihal progress pelaksanaan TA 2024 serta pembahasan detail RKA-K/L TA 2025. Lebih lanjut Sugeng memaparkan progress pelaksanaan TA 2024 yang meliputi postur anggaran BAPETEN TA 2024, realisasi anggaran sampai dengan September 2024, capaian kegiatan dan output strategis TA 2024. Selain itu, dijelaskan pula mengenai pembahasan detail RKA-K/L TA 2025 yang mencakup Rencana Kerja dan Anggaran BAPETEN TA 2025, rincian pagu anggaran BAPETEN TA 2025, rincian anggaran per kegiatan TA 2025 BAPETEN, hingga kegiatan dan output strategis TA 2025.

Plt. Kepala BAPETEN dalam kesempatan tersebut didampingi oleh Deputi Perizinan dan Inspeksi Zainal Arifin, Deputi Pengkajian Keselamatan Nuklir Haendra Subekti, dan Kepala Biro Perencanaan Informasi dan Keuangan Achmad Bussamah beserta staf.

Adapun diskusi yang disampaikan anggota Komisi VII DPR RI mengangkat pokok bahasan seperti apresiasi terhadap BAPETEN dan BIG atas implementasi saran yang telah disampaikan oleh Komisi VII DPR RI dalam RDP sebelumnya. "Kami sangat mengapresiasi BAPETEN atas inisiatifnya terkait revisi UU Ketenaganukliran", jelas Ratna Juwita Sari Anggota Komisi VII DPR RI. Lebih Jelas, Sugeng Suparwoto, Ketua Komisi VII DPR RI menyebutkan bahwa nuklir merupakan opsi energi terbarukan sehingga sosialisasi menjadi sangat penting, khususnya terkait PLTN. "Saat ini persepsi masyarakat terhadap nuklir terus meningkat hingga lebih dari 75 persen. Maka diharapkan BAPETEN harus menjadi sumber informasi khususnya dalam konteks pemanfaatan nuklir di sektor energi", tambahnya.

"Terima kasih atas dukungan dan apresiasinya yang tentunya terus mendorong semangat kami. Terkait penyusunan revisi UU Ketenaganukliran, khusunya yang berkaitan dengan RUU Energi Baru dan Energi Baru Terbarukan (EBET) terutama tentang sistem pengawasan PLTN, kami usulkan beberapa hal meliputi skema keamanan nuklir, jaminan pihak ketiga terhadap penganunan PLTN, tata kelola limbah radioaktif untuk nantinya dibahas lebih lanjut dan detailnya akan kami sampaikan secara tertulis", jelas Plt. Kepala BAPETEN, Sugeng Sumbarjo.

RDP kali ini menghasilkan tiga butir kesimpulan, antara lain Komisi VIl DPR Rl menerima penjelasan progress kegiatan BAPETEN dan BIG Tahun 2024 dan meminta BAPETEN dan BIG untuk mempercepat realisasi pelaksanaan program-program prioritas tahun 2024. Selanjutnya, Komisi VII DPR RI menyetujui pagu anggaran BAPETEN dan mendukung usulan penambahan anggaran BAPETEN dan BIG tahun 2025. [BHKK/GP/CD]