Dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, BAPETEN melakukan Soft Launching Bapeten Licensing and Inspection System Online (B@lis) Perizinan 2.5 Modul Penunjukan Sub Sektor Pendukung Ketenaganukliran, pada acara Pertemuan Teknis Lembaga Uji Ketenaganukliran dan Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran di Jakarta, Senin (28/11/2022).
Hadir dalam acara ini Deputi Perizinan dan Inspeksi BAPETEN Zainal Arifin didampingi oleh Direktur Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir (DKKN) BAPETEN Zulkarnain. Acara yang mengangkat tema Integrasi Sistem Penunjukan dalam B@lis Perizinan 2.5 untuk mendukung Kegiatan Perizinan Berusaha ini diikuti 17 Lembaga Uji Ketenaganukliran dan 4 Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran secara luring. Selain itu, hadir juga 49 Lembaga Uji Ketenaganukliran dan 8 Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran secara daring.
Acara diawali dengan laporan dari DKKN BAPETEN Zulkarnain yang mengatakan pertemuan teknis ini merupakan kegiatan tahunan yang penting dan rutin yang dilaksanakan BAPETEN guna menjalin komunikasi dengan para pemangku kepentingan. “Kami sebagai regulator berharap mendapatkan informasi atau masukan terkait pelaksanaan uji kesesuaian atau pelaksanaan evaluasi dosis dan kegiatan lainnya di lapangan,” ujarnya.
Kemudian dilanjutkan dengan arahan dari Deputi Perizinan dan Inspeksi BAPETEN Zainal Arifin yang menyampaikan bahwa tujuan dari dilaksanakannya soft launching adalah untuk mempermudah proses perizinan berusaha bagi pelaku usaha dan non pelaku usaha. “Pada era teknologi seperti sekarang ini, perizinan berbasis online diharapkan bisa memudahkan para pemangku kepentingan dalam hal pengajuan izin berusaha,” tambahnya.
Acara dilanjutkan dengan presentasi materi yang dibagi menjadi dua sesi yaitu Sesi 1: Penjelasan Mekanisme dan Skenario Peralihan Penunjukan dan Sesi 2: Koordinasi Sertifikasi Kompetensi Personil. Lalu ada presentasi tentang Pedoman Layanan Ujian Petugas Instalasi Bahan Nuklir, Penjelasan Prosedur Pengajuan sebagai LSP dari BNSP dan Skema Sertifikasi Personil dari Kementerian Ketenagakerjaan.
B@lis Perizinan Modul Penunjukan ini sudah terintegrasi dengan Online Single Submission Risk Base Approach (OSS-RBA) milik Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal dan aplikasi Simponi milik Kementerian Keuangan. Diharapkan sistem perizinan ini bisa mempermudah pengajuan izin terutama sektor ketenaganukliran. [BHKK/Da/Cd]
Komentar (0)