Keberhasilan tersebut sekaligus memperpanjang capaian opini WTP yang diraih BAPETEN selama delapan tahun berturut-turut sejak Tahun Anggaran 2018. Capaian ini merupakan hasil dari komitmen BAPETEN dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, memperkuat tata kelola organisasi, serta mengedepankan prinsip akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan.

Dalam kegiatan penyerahan LHP tersebut, Plt. Kepala BAPETEN didampingi oleh Plh. Sekretaris Utama sekaligus Deputi Pengkajian Keselamatan Nuklir, Haendra Subekti; Kepala Inspektorat, Achmad Bussamah; serta Plt. Kepala Biro Perencanaan, Informasi, dan Keuangan (BPIK), Andik Hartanto.

Mengawali kegiatan, Akhsanul Khaq dalam sambutannya menyampaikan apresiasinya kepada para Menteri dan Kepala Badan/Lembaga beserta seluruh jajaran atas kehadirannya pada acara penyerahan LHP LKKL dan PHLN Tahun 2025 sebagai wujud komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola keuangan negara yang semakin akuntabel dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

"Pemeriksaan atas LKKL merupakan wujud komitmen konstitusional untuk memastikan bahwa setiap rupiah APBN yang dikelola oleh Kementerian/Lembaga digunakan secara bertanggung jawab dan memberikan dampak konkret bagi kesejahteraan serta keadilan sosial, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945," jelasnya. Pada kesempatan yang sama, BPK RI juga menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 kepada 13 kementerian dan 13 lembaga negara lainnya.

BAPETEN berkomitmen untuk terus mempertahankan kualitas pengelolaan keuangan negara melalui penerapan tata kelola yang baik (good governance), penguatan sistem pengendalian intern, serta peningkatan akuntabilitas dan transparansi guna mendukung pelaksanaan tugas pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia. [BHKK/GP]