Direktorat Pengaturan Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir (DP2IBN) telah melaksanakan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Direktorat Pengaturan Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir yang dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Penyusunan RPP Pengganti PP No.2 Tahun 2014 pada Jumat (01/04). Acara ini dihadiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian ATR/BPN, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), PT. INUKI dan PT. Thorcon.

Acara dibuka dengan sambutan Deputi Pengkajian Keselamatan Nuklir (PKN) – BAPEETEN Dahlia Cakrawati Sinaga. Dalam sambutannya, Deputi PKN mengatakan, “WBK itu menjadi bagian utama dari zona integritas juga sebagai bagian reformasi birokrasi. Di dalam pencanangan ini kiranya tidak hanya dalam pengucapan ikrar saja, akan tetapi perlu pelaksanaan sebagai ikrar untuk pelayanan publik yang nantinya dapat mempermudah dalam perizinan berusaha”.

Lebih lanjut, terkait rapat koordinasi penggantian PP No. 2 Tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir, Deputi PKN menambahkan, “Mulai hari ini rapat perubahan PP2 agar ke depannya menjadi lebih baik lagi. Hari ni kita bisa terapkan dalam persyaratan perizinan”.

Zona integritas sendiri telah diintroduksi oleh pemerintah sejak tahun 2010 melalui Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025. Grand design tersebut menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam melakukan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam Perpres tersebut ditetapkan 3 sasaran reformasi birokrasi yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme; meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Berdasarkan sasaran reformasi birokrasi tersebut terlihat bahwa pembangunan zona integritas merupakan miniatur dan juga role model dari reformasi birokrasi yang merupakan salah satu langkah penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas korupsi, serta pelayanan publik yang berkualitas.

Acara dilanjutkan dengan penandatanganan piagam pencanangan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Piagam ditandatangani oleh Direktur DP2IBN sebagai pihak yang mencanangkan zona integritas dan disaksikan oleh Deputi PKN dan Direktur Inspeksi Instalasi dan Bahan Nuklir (DIIBN) Lukman Hakim.

Selanjutnya, sebagai bentuk komitmen bersama manajemen dan seluruh staf DP2IBN, pada kesempatan ini dibacakan ikrar komitmen zona integritas dipimpin oleh Direktur DP2IBN Haendra Subekti diikuti oleh seluruh jajaran DP2IBN. Pembacaan ikrar yang dilakukan penuh semangat oleh jajaran DP2IBN kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi juga oleh seluruh jajaran DP2IBN.

Direktur P2IBN juga berpesan kepada jajarannya agar melaksanakan setiap kegiatan yang dilakukan oleh DP2IBN dengan sungguh-sungguh sebagai bentuk implementasi komitmen bersama menuju zona integritas.

Setelah menutup rangkaian acara pencanangan WBK, acara dilanjutkan dengan rapat koordinasi penyusunan RPP Pengganti PP No. 2 Tahun 2014 yang dipimpin oleh Koordinator Pengaturan Reaktor Daya Catur Febriyanto. [DP2IBN/Zakki/BHKK/IP]

Untuk video silahkan klik di bawah ini: