Tema tersebut diangkat untuk menyiapkan rumusan kegiatan pengawas radiasi yang berbasis produk atau output bukan proses, dalam mendukung kinerja organisasi. Sesuai UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), ada 3 kelompok jabatan yaitu pimpinan tinggi, administrator, dan fungsional.

Kebijakan penguatan dan pengembangan ASN dalam jabatan fungsional diarahkan untuk pengembangan karir, profesionalisme serta peningkatan kinerja organisasi. Menurut Kementerian PAN-RB, jabatan fungsional di tanah air yang ada saat ini berjumlah sekitar 187.

Jabatan fungsional merupakan jabatan yang dibentuk untuk keahlian dan keterampilan ASN. Saat ini telah diterbitkan Permen PAN-RB No. 42 tahun 2018 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian atau inpassing yang dilaksanakan sampai tahun 2021.

Pemerintah melalui Kementerian PAN-RB terus mendorong jabatan fungsional penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna. Selain itu untuk mengantisipasi tantangan yang berkembang seperti industri 4.0 dan sistem merit yang lebih baik, maka pemerintah harus memperbesar porsi jabatan fungsional.

BAPETEN selaku instansi pembina jabatan fungsional pengawas radiasi berperan sebagai pengelola jabatan fungsional yang menjadi tanggungjawabnya, untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan.

Selain membahas rapat per bidang fokus fungsi pengawasan, dalam rakor yang diikuti oleh pejabat fungsional pengawas radiasi dari BAPETEN dan Batan ini, juga memaparkan Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Karir Jabatan Fungsional oleh perwakilan Kementerian PAN-RB Eka Yulia.

Rakor ini dibuka resmi oleh Sekretaris Utama Hendriyanto Hadi Tjahyono, dan ditutup Deputi Perizinan dan Inspeksi Khoirul Huda. Turut hadir Kepala Biro Umum Farid Arif Binaruno, serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Joni S. Kadir.(bho/pd)