Kegiatan dibuka oleh Direktur DPFRZR Ishak menyampaikan tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Proses Permohonan Izin, Persyaratan Izin dan Standar Layanan (SLA) bagi Pelaku Usaha dan non Pelaku, termasuk informasi mengenai Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Acara ini dihadiri Sekretaris Bidang Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau Ade Firdaus yang melakukan presentasi dengan tema “Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Pelaku Usaha dan Non Pelaku Usaha”.

Koordinator Kelompok Fungsi Perizinan Fasilitas Penelitian dan Industri Mukhlisin juga menyampaikan presentasi mengenai “Ketentuan Teknis Perizinan”. Mukhlisin membahas mengenai “pengajuan izin sektor ketenaganukliran melalui sistem OSS-RBA, langkah pengajuan izin PB UMKU melalui OSS, ketentuan impor, pengalihan dan re-ekspor, pelaporan, pengembalian SRP dan HS Code.”

Setelah presentasi dan sesi tanya jawab, dilanjutkan dengan Layanan Konsultasi Perizinan OSS-RBA oleh Kementerian Investasi RI/BKPM yang dilakukan secara hybrid dan Konsultasi Permohonan Izin Balis 2.5 BAPETEN.

Kegiatan ini dihadiri oleh 50 peserta yang merupakan perwakilan dari Instansi Pelaku Usaha dan Non-Pelaku Usaha. Dalam kegiatan pembinaan ini juga dilakukan Survei Penilaian Reformasi Birokrasi 2022 untuk menilai persepsi korupsi dan persepsi kualitas pelayanan sesuai Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021. {DPFRZR/Fitri/BHKK/OR]