Pembinaan Peraturan Perundangan bidang Fasilitas Radiasi dan Zat , di Provinsi Bali
Kembali 18 November 2019 | Berita BAPETEN
Dalam rangka memberikan pengetahuan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada para pemangku kepentingan, BAPETEN menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Peraturan Perundang-undangan Bidang Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif, pada Senin, 18 November 2019, di Provinsi Bali.
Acara ini dibuka oleh Direktur Pengaturan Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif. yang mewakili Kepala Subdirektorat Pengaturan Proteksi Radiasi dan Keselamatan Lingkungan Aris Sanyoto dalam sambutannya, disampaikan “Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada pemangku kepentingan mengenai peraturan perundangan ketenaganukliran bidang Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif serta peraturan mengenai perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor ketenaganukliran atau OSS (Online Single Submission).”
Kegiatan ini, dihadiri oleh 37 peserta dari pengguna pemanfaatan tenaga nuklir bidang kesehatan dan industri, dinas instansi, organisasi profesi di wilayah Provinsi Bali.
Acara dilanjutkan dengan pemaparan tentang Peraturan Perundangan Ketenaganukliran oleh Aris Sanyoto, SKM, Sp1 dan Peraturan Perundangan mengenai Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Ketenaganukliran oleh Anet Hayani, ST., MT.
Dalam diskusi, peserta banyak menyampaikan permasalahan terkait beberapa hal yang menjadi perhatian peserta antara lain kebijakan mengenai keterbatasan fisikawan medis, pemeriksaan kesehatan, serta masalah evaluasi TLD yang dilakukan oleh pihak ketiga seperti BPFK, Batan atau Nuklindo,dan mengenai kendala teknis pemenuhan persyaratan izin serta ketentuan peralihan untuk penyesuaian biaya izin.
Komentar (0)