Hadir dalam kesempatan ini Kepala BAPETEN Jazi Eko Istiyanto, Deputi Pengkajian Keselamatan Nuklir Yus Rusdian Akhmad, Deputi Perundang-undangan Setneg M. Saptamurti, Direktur Pengaturan Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir Yudi Pramono, Asdep Setneg Lidya S Djaman, Kepala PTBGN Batan Agus Sumaryanto, berikut sejumlah undangan dari instansi terkait lainnya.

Saptamurti mengatakan, membuat aturan bukan berdasarkan kondisi yang saat ini, sehingga hanya berdasarkan pada kebiasaan yang sudah berjalan saja. Bukan begitu seharusnya, membuat aturan harus mengatur yang benarnya harus bagaimana, bukan berdasarkan kebiasaan.

Pihak yang  melakukan BATAN, untuk non komersial, bila pihak lain harus kerja sama dengan BATAN. Bagaimana untuk yang komersial, siapa yang dapat melakukan, izinnya diberikan oleh siapa. Dalam UU Minerba terkait ketenaganukliran tidak diatur, diserahkan kewenangannya kepada BAPETEN.

“Peraturan ini terkait dengan kementerian maupun lembaga lainnya. Perizinan terkait ketenaganukliran adalah ke BAPETEN, sesuai dengan batasan yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku,” jelas Jazi.

Sementara itu Yus mengungkapkan, dalam pengelolaan sumber daya alam terdapat beberapa kewenangan beberapa kementerian maupun lembaga yang harus diatur bersama agar harmonis dalam pelaksanaannya.

Pada kesempatan sama Yudi menuturkan, pertambangan mineral radioaktif harus ada yang mengelola. Pertambangan uraium atau mineral radioaktif, objek yang ada yaitu Uranium dipandang sebagai apa? Apakah dari sudut ekonomisnya atau hanya sebagai mineral ikutan?

"Apakah Uranium sebagai komoditas atau tailing. Bila komoditas maka masih memiliki nilai ekonomis, bila dianggap tailing maka tidak akan digunakan lagi. Konsepnya disepakati dulu disini,” tegas Yudi.

Dalam rapat PAK ini menyepakati tupoksi BAPETEN, Batan, dan ESDM dalam hal perizinan Bahan Galian Nuklir dan Mineral Radioaktif, termasuk mengenai pengusahaan bahan galian nuklir secara komersil dilakukan oleh siapa dan siapa yang memberikan izin.(dp2ibn/dpm)