KORINWAS adalah sarana untuk mengkomunikasikan dan mengembangkan kebijakan pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir secara terpadu dan terkoordinasi dengan melibatkan para pemangku kepentingan, sehingga pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir dapat terlaksana dengan baik untuk menjamin keselamatan dan keamanan masyarakat dan lingkungan hidup.

Acara yang dibuka oleh Kepala BAPETEN Prof. Dr. Jazi Eko Istiyanto, M.Sc., ini dihadiri pembicara antara lain Pil-Soo Hahn, IAEA Director of Division of Radiation, Transport and Waste Safety yang mempresentasikan tentang Integrated Regulatory Review Service (IRRS) Mission to Indonesia, Rida Mulyana, Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi-ESDM yang mempresentasikan tentang Opsi Nuklir dalam Bauran Energi Nasional, Djarot Sulistio Wisnubroto Kepala BATAN yang mempresentasikan tentang Rencana Pembangunan dan Pengoperasian Reaktor Daya Non Komersial, Djarwani S. Soedjoko, FMIPA UI yang mempresentasikan tentang Evaluasi dan Rekomendasi Kebijakan Hasil Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X. Seminar diadakan di Jakarta, 13 Agustus 2015, dihadiri 150 peserta dari BAPETEN, BATAN, ESDM, Kementrian Kesehatan, Universitas dan instansi terkait lainnya.

 Dalam sambutan pembukaannya Kepala BAPETEN menyampaikan bahwa “BAPETEN telah menetapkan 3 program prioritas yaitu penguatan perlindungan keselamatan pasien radiologi, dukungan infrastruktur keamanan dan kesiapsiagaan nuklir, dan pengwasan BAPETEN dalam pembangunan dan pengoperasian reaktor daya.”

 Khusus dalam kaitannya dengan pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir pada kesempatan ini BAPETEN memberi apresiasi kepada pemegang izin dengan kinerja keselamatan dan keamanan yang sangat baik, penghargaan dikemas dalam BAPETEN Safety and Security Award (BSSA). Penilaian BSSA dilakukan pada kurun waktu 1 Juli - 5 Agustus 2015. Pada tahun ini, penghargaan BSSA hanya akan diberikan kepada fasilitas medik dan industri.

 Untuk memberikan dan bertukar informasi mengenai pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir dengan masyarakat dan lembaga lainnya. KORINWAS yang akan diadakan setiap tahun ini tidak hanya karena keterbukaan informasi telah memperoleh landasan hukum dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, tetapi juga karena perubahan pada bidang teknologi dan informasi yang semakin cepat saat ini menuntut kecepatan dan ketepatan dalam merespons perubahan tersebut.[BHO/SP]