Dalam sambutannya Plt. Direktur Pengaturan Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (DP2FRZR) Aris Sanyoto menyampaikan bahwa penggunaan sumber radioaktif banyak sekali dan tersebar di Indonesia dengan berbagai macam tujuan, baik bidang industri, penelitian maupun medik. Disamping mendapatkan manfaat yang banyak, pemanfaatan sumber radioaktif memiliki potensi risiko dari aspek kesehatan, keselamatan manusia, lingkungan atau masyarakat.

“Kegiatan konsultasi publik ini dalam rangkaian akan dilakukan revisi terhadap Perka BAPETEN tentang keamanan sumber radioaktif. Segala bentuk masukan yang diberikan akan sangat bermanfaat bagi penyusunan peraturan yang lebih implementatif. Bagaimana mengatur aspek keamanan supaya tidak memberatkan pengguna, dengan tetap memastikan aspek keamanan terjamin. Sehingga nantinya diperoleh peraturan BAPETEN yang benar-benar mampu terap tapi tetap mengedepankan aspek safety dan security” tambahnya.

Acara diselenggarakan secara hybrid, mengundang sekitar 25 instansi untuk hadir secara luring dan 217 instansi secara daring dari Badan Riset dan Inovasi (BRIN), fasilitas medik, fasilitas industri, dan praktisi pengguna zat radioaktif .

Presentasi mengenai Arah Kebijakan Aspek Keamanan dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir disampaikan oleh Plt. Direktur Direktorat Pengaturan Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (DP2FRZR) Aris Sanyoto yang menyatakan “Aspek keamanan menjadi isu penting saat ini. Penyalahgunaan sumber radioaktif sudah sangat menghawatirkan. Maka akan dilakukan revisi Perka BAPETEN tentang Keamanan Sumber Radiaoaktif. Demikian juga di Perba Nomor 3 Tahun 2021 mengubah nomenklatur sumber radioaktif menjadi zat radioaktif”.

Presentasi selanjutnya disampaikan oleh Nanang Triagung Edi Hermawan. Dalam pemaparannya disampaikan bahwa Perka BAPETEN Nomor 6 Tahun 2015 urgen untuk segera direvisi berkenaan perkembangan standar internasional, dinamika ancaman keamanan, serta perubahan peraturan perundangan terkait. Revisi tersebut didasarkan hasil jajak pendapat, Regulatory Impact Assessment (RIA), dan naskah urgensi.

Dalam sesi diskusi terlihat antusias peserta untuk memberikan masukan dan tanggapan. Pada umumnya para peserta mendukung adanya urgensi revisi Perka BAPETEN tentang Keselamatan Sumber Radioaktif. Dimana diperlukan personel PKSR yang memiliki SIB seperti PPR. Perlu adanya pelatihan PKSR yang rutin dalam penyegaran rekualifikasi guna syarat perpanjangan SIB PKSR.

Rangkaian kegiatan konsultasi publik ini dilanjutkan dengan kunjungan lapangan pada 15 September 2022 ke PT. Dalut Nusantara Baru, dimana lokasi bunker penyimpanan kamera radiografi industri berada di Gresik, Jawa Timur. Kunjungan ini dalam rangka untuk melihat implementasi perka BAPETEN nomor 6 Tahun 2015 tentang Keamanan Sumber Radioaktif di lapangan sebelum dilakukan revisi sekaligus menjaring masukan atau saran terhadap implementasi perba nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran. [Wawan Susanto/DP2FRZR/YL/BHKK].