Rapat kerja membahas 2 agenda diantaranya Perubahan RKKL RAPBNP TA 2016. Namun dikarenakan surat dari Badan Anggaran belum diterima, maka agenda pertama akan dibahas pada rapat selanjutnya. Sedangkan agenda kedua yang sekaligus menjadi topik pembahasan utama adalah pembahasan LKKP Tahun 2016 dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Mengawali pembahasan agenda rapat, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir menjelaskan, Kemenristekdikti dan LPNK mengalami kemajuan pada audit keuangan. Pada laporan tahun 2016 misalnya, mengalami peningkatan menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Seluruh Kepala LPNK juga diberikan kesempatan untuk menjelaskan pengelolaan anggaran di instansinya masing-masing. Jazi dalam paparannya menyebutkan, BAPETEN sendiri secara berturut-turut mendapatkan status opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK semenjak tahun 2013 sampai tahun ini.

Jazi menambahkan, sejak tahun 2012 BAPETEN melakukan tindakan penegakan hukum dengan tegas kepada pengguna pemanfaatan tenaga nuklir yang tidak patuh untuk menjamin keselamatan nuklir di Indonesia.

“Karena radasi nuklir itu tidak kelihatan, tidak mempunyai dampak langsung, dan mempunyai bahaya yang barangkali tidak hanya dia tetapi juga keturunannya. Maka kita cukup represif untuk hal penegakan hukum,” tegas Jazi.

Tercatat ada 18 instansi yang sudah diputus oleh pengadilan dan menindaklanjuti hasil putusan. Kemudian ada 3 instansi yang sudah ditutup dengan adanya SP3, dan masih ada 6 instansi yang masih dalam proses pengadilan. Menurut rencana rapat kerja selanjutnya akan digelar 26 Juli mendatang.(bho/zd)