Dalam rangka melaksanakan peraturan tersebut, BAPETEN menyelenggarakan Forum Regulator Pengawasan dan Perizinan PLTN dalam Implementasi Online Single Submission (OSS) di Bangka, 13 Juni 2023. Forum ini bertujuan untuk koordinasi terkait dengan persyaratan dasar dalam PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk dapat memperoleh perizinan berusaha di sektor ketenaganukliran yaitu KKPR darat oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN) dan KKPR laut oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Acara dibuka oleh Kepala Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir (P2STPIBN) BAPETEN Yudi Pramono yang mengatakan forum ini adalah sarana untuk meningkatkan koordinasi para stakeholders perizinan PLTN. “Berdasarkan publikasi IAEA, ada tiga unsur yaitu pemerintah, pelaku usaha, dan badan pengawas yang bertanggung jawab untuk memastikan ketersediaan infrastruktur program PLTN,” ujarnya.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) As Natio Lasman dalam presentasinya mengingatkan pentingnya beralih dari energi fosil ke energi non fosil. “Jika kita memiliki target Net Zero Emission, saya rasa kita harus mulai memikirkan alternatif energinya dari sekarang, salah satunya nuklir,” tambahnya.

Setelahnya dilakukan presentasi dari para narasumber lainnya yaitu Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan BAPPENAS Nizhar Marizi tentang RPJPN 2025-2045 terkait PLTN, Koordinator Pengaturan Reaktor Daya Direktorat Pengaturan Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir (DP2IBN) BAPETEN Catur Febriyanto Sutopo tentang OSS KBLI 43294 dan KBLI 72107, Direktur Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang - KATR BPN Rahma Julianti tentang Peraturan RT/RW Nasional untuk Instalasi Nuklir, Koordinator Kelompok Pulau-Pulau Kecil dan Terluar Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil P4K – KKP Ahmad Aris tentang Peraturan Pendayagunaan Pesisir dan Pulau Kecil untuk Instalasi Nuklir dan Kepala Bidang Tata Ruang Prov. Kep. Bangka Belitung M. Yunus tentang Integrasi RT/RW dan RZWP Provinsi untuk Instalasi Nuklir.

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab antara peserta dan narasumber. Direktur Inspeksi Instalasi dan Bahan Nuklir (DIIBN) Lukman Hakim menutup acaranya dengan membacakan resume rapat hari ini. Diharapkan melalui forum regulator ini bisa terwujud harmonisasi dan koordinasi antar badan pengawas dalam pengawasan PLTN pertama di Indonesia. [BHKK/Da/RA]