Acara dibuka oleh Sekretaris Utama BAPETEN yang diwakili oleh Kepala Inspektorat BAPETEN Hery Budi Santoso, dalam sambutan pembukaannya disampikan “kegiatan ini merupakan salah satu bagian dalam rangka pembinaan SDM khususnya pembinaan jabatan fungsional auditor di lingkungan APIP, selain kegiatan pembinaan pengawasan lainnya seperti pendidikan pelatihan, peningkatan kapabilitas, peningkatan Maturitas SPIP dan lainnya. Kegiatan ini juga merupakan salah satu bentuk pembinaan pola karir auditor. Dalam kegiatan ini pula diadakan penandatanganan Berita Acara Nomor: 01/AKJFA/I/2020 tentang Penunjukan Penanggungjawab Tim Gabungan Penilai Angka Kredit Auditor dan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antar 9 (sembilan) K/L tersebut.”

Acara dilanjutkan dengan presentasi antara lain tentang Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (PIPK) dan Kapabilitas APIP oleh Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Denny Sundara, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.09/2017 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. oleh Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan, Andi Wahyu Darmawan dan Suprianto.

Pada kesempatan itu, para tim penilai melakukan penilaian angka kredit jafung auditor yang telah ditentukan oleh Sekretariat dengan periode penilaian dari 1 Juni s.d 31 Desember 2019 dengan asistensi oleh narasumber dari Pusbin JFA BPKP. Jumlah DUPAK (Daftar Usulan Penilain Angka Kredit) yang dinilaikan sebanyak 56 dan tim penilai sebanyak 21 orang dengan terbagi menjadi 2 sesi penilaian. Sebelum dilaksanakan penutupan, dilaksanakan pleno dalam rangka persamaan persepsi diantara Tim Penilai I dan Tim Penilai II.

Acara dihadiri peserta dari BAPETEN dan beberapa Inspektur serta para Tim Penilai dari 9 Kementerian/Lembaga (K/L) di antaranya Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Inspektorat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olah Raga, Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Inspektorat Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Inspektorat Arsip Nasional Republik Indonesia, Inspektorat Badan Siber dan Sandi Negara, Inspektorat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan Inspektorat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.[BHKK/SP].