Hadir sebagai narasumber, Guru Besar Kenukliran Institut Teknologi Bandung (ITB) Zaki Su’ud yang menyampaikan perkembangan sains dan teknologi terkait KBRN khususnya potensi manfaat dan ancaman bagi Indonesia. “Manfaat dari perkembangan ilmu kenukliran sangat banyak, contohnya untuk sterilisasi peralatan medis, untuk diagnosa penyakit, untuk pengobatan penyakit, juga untuk sterilisasi dan untuk keperluan keamanan. Namun ada juga potensi bencana dari KBRN yang sifatnya bervariasi dari yang kecil hingga yang besar,” tambahnya.

Selanjutnya ada pemaparan dari Direktur Wilayah Pertahanan Strategi Pertahanan (Strahan) Kementerian Pertahanan (Kemhan) Laksma TNI Idham Faca yang menjelaskan tentang kebijakan penataan Kawasan industri KBRN dalam menghadapi potensi bahaya. “Perencanaan tata ruang wilayah bagi TNI, Kementerian/Lembaga dan Pemda harus sinergi dalam penataan Kawasan industri KBRN,” tegasnya.

Deputi Bidang Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Mayjen TNI Fajar Setyawan menyampaikan tugas dan fungsi BNPB dalam penanggulangan bencana non alam meliputi pra-bencana, saat bencana hingga pasca bencana sesuai amanat Undang-Undang.

Dalam upaya memperkuat kesiapan TNI AD menghadapi ancaman bencana KBRN, Wakil Kepala Pusat Zeni Angkatan Darat Brigjen TNI Maryono menyampaikan tentang kondisi dan pengembangan satuan NUBIKA PUSZIAD yang personilnya tersebar di seluruh Indonesia untuk menghadapi ancaman bencana KBRN.

Sebagai perwakilan BAPETEN, Direktur DK2N BAPETEN Zulkarnain menekankan bahwa BAPETEN siap untuk selalu berkoordinasi dengan semua stakeholder melalui program I-CoNSEP, khususnya terkait dengan perkembangan ancaman yang melibatkan unsur radioaktif atau nuklir. “BAPETEN selalu berkoordinasi dan bersinergi dengan stakeholder termasuk dalam hal peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui bimbingan teknis. BAPETEN juga melakukan peningkatan infrastruktur terkait dengan keamanan dan kesiapsiagaan nuklir dengan pemasangan alat deteksi radioaktif di Pelabuhan dan beberapa perbatasan.

Diharapkan melalui FGD ini akan terjalin sinergitas yang baik antara TNI/Polri dan Kementerian/Lembaga terkait Wassus dan Lingkungan Hidup dalam menghadapi ancaman KBRN. (DKKN/Wiwied/BHKK/Da)