Opini LK bukan merupakan suatu pemberian atau hadiah, melainkan sangat bergantung pada komitmen dan usaha keras individu instansi bersangkutan sebagai pengelola keuangan negara dalam mewujudkan pemerintahan bersih dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku.
Hal ini disampaikan Anggota VII BPK Eddy Mulyadi Soepardi di sela Penyerahan LHP LKKL TA 2016 di Lingkungan AKN III, di Jakarta, Selasa (20/6/2017) siang. Penyerahan LHP ini dihadiri sejumlah menteri dan pimpinan lembaga, termasuk Kepala BAPETEN Jazi Eko Istiyanto, didampingi Sekretaris Utama Hendriyanto Hadi Tjahyono, dan Kepala Inspektorat Amil Mardha.
Eddy menambahkan, pemeriksaan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. BPK melaksanakan pemeriksaan LKKL berdasarkan standar pemeriksaan keuangan negara.
Permasalahan yang mempengaruhi opini TA 2016, sambung Eddy, salah satunya terkait dengan penatausahaan aset yang masih belum tertib, diantaranya belum dilakukan pencatatan secara memadai dan tidak dapat ditelusuri keberadaan fisiknya.
Pada kesempatan ini Eddy juga menyampaikan beberapa rekomendasi BPK diantaranya, lebih meningkatkan efektivitas peran aparat pengawasan internal dalam mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan negara dan penyusunan laporan keuangan mengikuti kaidah-kaidah SAP.
BAPETEN sendiri menjadi salah satu lembaga yang meraih opini WTP dari BPK. Opini WTP TA 2016 ini merupakan yang keempat kalinya disandang BAPETEN secara berturut-turut.(bho/zd/pd)
