Diseminasi diawali dengan pembukaan dari Deputi Perizinan dan Inspeksi Khoirul Huda. Huda menyampaikan “Ada misi kemanusiaan dalam pemanfaatan nuklir. Pemanfaat wajib mengutamakan dan mendahulukan keselamatan bagi pekerja, masyarakat dan lingkungan. Bahaya nuklir pada manusia yang hingga berdampak pada keturunannya perlu diatur melalui kualitas peralatan, personel yang mengoperasikan dan detektor yang digunakan. Pemanfaat sumber radiasi pengion dalam hal ini importir dalam melakukan impor peralatan harus memperhatikan kuota atau jumlah peralatan, keseragaman tipe, desain ruangan terkait hamburan radiasi serta pengujian yang dilakukan. Hal ini menjadi perhatian BAPETEN dalam menerbitkan izin”.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan tentang Kebijakan Pelayanan Perizinan Impor oleh Direktur Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif Ishak, Kebijakan Kementerian Kesehatan RI dalam Perizinan Alat Kesehatan Radiasi oleh Direktur Penilaian Alkes dan PKRT IGM Wirabrata dan Kebijakan Pengawasan Alat Kesehatan dan PKRT oleh Direktur Pengawasan Alat Kesehatan dan PKRT Sodikin Sadek.

Diskusi dan tanya jawab yang dimoderatori oleh Kasubdit Perizinan Kesehatan Mukhlisin menutup kegiatan diseminasi. Beberapa hal yang menjadi topik hangat dalam diskusi adalah jumlah kuota impor yang diberikan BAPETEN, kewajiban importir menyampaikan laporan distribusi, dan mekanisme alur penerbitan izin edar alat kesehatan atau AKL di Kementerian Kesehatan. Dengan diseminasi ini diharapkan BAPETEN dapat mempercepat proses layanan izin serta mendapatkan tanggapan, masukan hingga umpan balik terhadap kebijakan yang berlangsung dalam pengawasan sumber radiasi pengion khususnya dibidang medik. [dpfrzr/dwiangesti/bhhk/yul]