Kegiatan yang diselenggarakan di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur ini bertujuan memberikan bimbingan teknis dan layanan konsultasi secara langsung kepada para pemohon izin dalam memenuhi persyaratan perizinan fasilitas radiologi diagnostik dan intervensional. Layanan tersebut telah terintegrasi melalui Online Single Submission (OSS) dengan Balis 2.5.

Sebanyak 56 instansi yang terdiri atas rumah sakit dan klinik di wilayah Provinsi Jawa Timur diundang untuk mengikuti kegiatan ini. Selain itu, kegiatan juga diikuti oleh sejumlah rumah sakit dan klinik dari provinsi lain yang sedang dalam proses perizinan. Antusiasme peserta terlihat dari kehadiran pemohon yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berkonsultasi langsung dengan evaluator perizinan BAPETEN.

Kegiatan diawali dengan sambutan Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Muhammad Yoto yang menyampaikan bahwa perkembangan teknologi medis telah memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan pelayanan kesehatan. Namun demikian, pemanfaatan teknologi tersebut tetap perlu diiringi dengan upaya mitigasi terhadap risiko yang mungkin ditimbulkan.

“Kita semua memiliki tugas mulia untuk mendukung kesehatan masyarakat. Namun, banyak dampak negatif, seperti radiasi atau paparan alat kesehatan tertentu, yang tidak bisa diindra, tidak terasa dalam waktu lama, dan tidak terlihat oleh mata. Pengabaian terhadap efek tersembunyi ini berpotensi merusak kesehatan serta produktivitas masyarakat,” ujarnya.

Mewakili pimpinan BAPETEN, Herry Irawan, selaku Pengelola Kegiatan Kelompok Fungsi Perizinan Fasilitas Kesehatan, menyampaikan apresiasi atas dukungan dan fasilitasi sarana yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur sehingga kegiatan layanan perizinan dapat terlaksana dengan baik.

Ia menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi yang menggunakan radiasi pengion harus disertai dengan penerapan keselamatan dan keamanan yang memadai.

“Kekhawatiran Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur mengenai dampak radiasi yang tidak terlihat sangatlah valid. Sesuai mandat peraturan perundang-undangan, BAPETEN hadir untuk memastikan setiap pemanfaatan tenaga nuklir dan radiasi di sektor medis memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan. Melalui perizinan dan pengawasan, kami memastikan teknologi tersebut dapat dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan dengan risiko paparan yang terkendali,” tegasnya.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan presentasi oleh Herry Irawan mengenai “Izin Operasional BAPETEN untuk Perizinan Radiologi Diagnostik dan/atau Intervensional”. Setelah sesi pemaparan, kegiatan dilanjutkan dengan layanan konsultasi dan pendampingan perizinan secara langsung bagi para pemohon.

Dalam sesi tersebut, peserta dapat berkonsultasi dengan evaluator perizinan fasilitas kesehatan BAPETEN mengenai berbagai kendala dalam proses pemenuhan persyaratan perizinan pemanfaatan tenaga nuklir di bidang kesehatan. Pendampingan secara langsung diharapkan dapat membantu pemohon memahami persyaratan yang harus dipenuhi sekaligus mempercepat proses penyelesaian perizinan.

Melalui kegiatan percepatan layanan ini, BAPETEN terus mendorong kemudahan layanan perizinan bagi pemanfaat tenaga nuklir tanpa mengesampingkan aspek keselamatan dan keamanan. Layanan izin bahkan dapat diterbitkan dalam satu hari apabila seluruh persyaratan yang ditetapkan telah terpenuhi.

Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk komitmen BAPETEN dalam menghadirkan layanan perizinan yang efektif, responsif, dan memberikan kepastian bagi fasilitas kesehatan dalam pemanfaatan teknologi radiasi pengion.

(DPFRZR/Dwiangesti/BHKK/Da)