Pada kesempatan ini Jazi menjelaskan, penandatangan MoU antara BAPETEN dan Unair, khususnya dengan Fakultas Hukum, bertujuan untuk memberikan masukan perbaikan pada bidang Peraturan Ketenaganukliran, mengingat saat ini UU No. 10 Tahun 1997 sedang dalam proses amandemen.

Lebih jauh Jazi berharap, BAPETEN dapat melakukan kajian-kajian lebih mendalam, terkait bidang-bidang apa saja yang bisa dilakukan kerja sama dengan pihak perguruan tinggi guna mempertajam 3 pilar pengawasan lembaga yaitu peraturan, perizinan, dan inspeksi.

Jazi tidak lupa berpesan agar keilmuan yang berkaitan dengan manajemen keselamatan nuklir, dapat dipelajari oleh seluruh pihak sehingga budaya keselamatan nuklir dapat dicapai.

Melalui kerja sama ini diharapkan Fakultas Hukum Unair dapat membantu dalam merumuskan semua aspirasi publik yang telah diterima ke dalam naskah akademik. Dengan demikian langkah tersebut dapat menghasilkan naskah akademik yang komprehensif.

Tersedianya naskah akademik yang komprehensif akan membantu penyusunan UU Ketenaganukliran yang lebih baik dan juga mampu terap.

Turut hadir dalam acara ini Direktur Pengaturan Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir BAPETEN Judi Pramono, serta Dekan Fakultas Hukum Unair Abdul Shomad.(bho/kus/spj)