Pemeriksaan Tematik Nasional Ketahanan Energi Tahun 2026 merupakan agenda strategis BPK dalam mengawal program prioritas nasional di sektor energi. Pemeriksaan ini bertujuan menilai apakah kebijakan, tata kelola, program, dan kegiatan ketahanan energi nasional pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMN telah dirancang dan dilaksanakan secara efektif, efisien, dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan dilakukan pada 59 entitas yang terdiri dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta BUMN.

Ketua BPK, Isma Yatun, dalam sambutannya menjelaskan bahwa di tengah meningkatnya kebutuhan energi serta dinamika global yang kian kompleks, upaya mewujudkan ketahanan energi tidak lagi menjadi tantangan sektoral, melainkan sebagai tujuan nasional yang menuntut sinergi berbagai kebijakan, sumber daya, dan pelaksanaan program. Pemeriksaan tematik ketahanan energi dilaksanakan dengan pendekatan ekosistem yang diarahkan untuk mengidentifikasi cross cutting issues, sehingga memerlukan pendekatan yang terintegrasi, kolaboratif, dan berorientasi pada penyelesaian akar permasalahan.

Adapun pilar ketahanan energi dan sektor yang akan diperiksa meliputi sektor energi primer (minyak bumi, gas bumi, batu bara, dan energi baru terbarukan), sektor transformasi energi (ketenagalistrikan dan pengolahan energi), sektor pengguna energi final (transportasi, industri, rumah tangga, komersial), serta sektor mineral (nikel, tembaga, bauksit, dan mineral kritis lainnya).

Pemeriksaan tematik nasional ketahanan energi juga akan mengevaluasi efektivitas tindak lanjut rekomendasi BPK atas isu-isu berulang, seperti tata kelola subsidi dan kompensasi energi, lifting dan cost recovery hulu migas, serta pemenuhan Domestic Market Obligation (DMO) batu bara. Pemeriksaan dilakukan pada Agustus sampai dengan November 2026, dengan pelaporan hasil pemeriksaan pada Desember 2026 sampai dengan Januari 2027.

Kehadiran BAPETEN dalam Grand Entry Meeting ini merupakan bentuk komitmen dan kesiapan institusi dalam mendukung pelaksanaan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel, serta sebagai wujud sinergi antarlembaga dalam mengawal program prioritas nasional di bidang energi. [BHKK/SP]