Dalam laporannya Sekretaris Utama BAPETEN Hendriyanto Hadi Tjahyono menyampaikan bahwa tujuan dari Rakor ini adalah untuk mengkoordinasikan, mensinergikan serta menselaraskan fungsi modul-mudul dan aplikasi pengawasan tenaga nuklir yang saat ini ada di BAPETEN.

Sementara itu Kepala BAPETEN, Jazi Eko Istiyanto dalam sambutannya mengatakan bahwa dengan Teknologi Informasi (TI) bisa mencegah korupsi, karena kita tidak ada pilihan lain kecuali fitur-fitur yang ada pada menu tampilan yang sudah disediakan dan dibuat sesunya evaluasi dan menjadi pembelajaran. ai peraturan yang berlaku.

Jazi lebih lanjut mengatakan bahwa dengan TI, pola kerja kita kini berubah, “ kini belum sampai kantor kita sudah bisa login aplikasi, membuka Supersonic bahkan menandatangani KATUN yang juga dengan tanda-tangan elektronik” ujarnya.

Disampaikan oleh Sugeng bahwa prinsip dasar layanan pemerintah berbasis elekronik didasarkan atas prinsip ADIL, yang merupakan singkatan dari Approach, Deployment, Integration dan Learning. Approach berarti tersedianya kebijakan tertulis lembaga. Deployement artinya Apikasi diterapkan dalam proses kerja. Integration berarti sistem tersebut terintegrasi dengan sistem lain. Dan Learning dilakukan evaluasidan menjadi pembelajaran. “ Itulah sebabnya kenapa SPBE Bapeten bernilai baik “ katanya. Dalam presentasinya Sugeng menguraikan aplikasinya apa saja yang telah dibangun dan dikembangkan oleh BPKI sanpai dengan tahun 2019.

B@lis PetikPro ditandai dengan penekanan tombol secara bersama-sama oleh para Pimpinan Bapeten dan Direktur Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir menandakan secara resmi beroperasinya B@lis PetikPro.

B@lis PetikPro yang merupakan kependekan dari Aplikasi Penunjukan dan Sertifikasi Personil adalah aplikasi yang digunakan untuk memproses penerbitan KTUN Penunjukan Lembaga Lembaga Uji Kesesuaian, Laboratorium Uji Peralatan Radiografi Industri, Laboratorium Uji Bungkusan ZRA, Laboratorium Dosimetri dan Kalibrasi dan Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran.

Melalui aplikasi ini KTUN Penunjukan yang dikeluarkan adalah dalam bentuk digital dan menggunakan tanda tangan elektronik yang disyahkan oleh Sertifikasi Elektronik-Badan Siber dan Sandi Negara.

Pada kesempatan ini sekaligus dilakukan simulasi penggunaan B@lis PetikPro, yang dipraktekan seolah-olah ada pengajuan permohonan KTUN, dilakukan evaluasi secara berjenjang sampai dengan persetujuan dan penandatanganan KTUN secara elektronik oleh Kepala Bapeten.

Melalui Rakor ini, kita berharap agar kolaborasi yang terjalin dalam pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di BAPETEN bisa lebih optimal lagi (bhkk/bams).