Acara dibuka oleh Direktur Pengaturan Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir BAPETEN, Nur Syamsi Syam, yang menegaskan pentingnya partisipasi publik dalam penyusunan peraturan. “Konsultasi publik ini menjadi wujud hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat, dipertimbangkan pandangannya, dan memperoleh jawaban. Regulasi harus responsif terhadap perkembangan teknologi nuklir,” ujarnya.

Perwakilan DPRD Babel Syarifah Amelia, menyampaikan dukungan terhadap penyusunan regulasi yang transparan serta pentingnya transisi energi bersih yang memperhatikan keselamatan masyarakat dan lingkungan. Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan ESDM Andri Nurtito, juga menekankan pentingnya kolaborasi pusat dan daerah dalam pengembangan energi nuklir sebagai opsi strategis nasional.

Kegiatan dilanjutkan dengan paparan teknis dari Dedi Hermawan yang menyampaikan materi tentang Rancangan Peraturan Keselamatan Desain Reaktor Daya, termasuk pembaruan standar sesuai IAEA SSR-2/1 Rev. 1 dan pengaturan untuk reaktor konvensional maupun SMR.

Mira Wahyu Nugrahaeni memaparkan Evaluasi Pertanggungjawaban Kerugian Nuklir, mencakup kerangka hukum nasional, instrumen internasional (Vienna Convention & CSC), serta rekomendasi revisi regulasi untuk memperkuat perlindungan hukum dan finansial masyarakat.

Acara ini dihadiri oleh berbagai instansi pemerintah daerah, akademisi, aparat penegak hukum, dan lembaga pendidikan, antara lain perwakilan dari Dinas ESDM, Dinas LH, Bappeda, Diskominfo, universitas, kejaksaan, kepolisian, dan TNI.

BAPETEN berharap, masukan dari forum ini akan memperkuat rancangan peraturan yang menjadi landasan hukum nasional untuk mendukung pembangunan dan pengoperasian reaktor daya secara aman, selamat, dan sesuai standar internasional.[DP2FRZR/Mira/BHKK/OR]