Melalui sambutannya Kepala Balai Diklat BAPETEN Lukman Hakim mengatakan, BAPETEN menargetkan penerapan HRP pada Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif dimulai tahun 2016 sampai dengan 2017 sebagai pilot project. Workshop HRP ini sendiri berisi tentang identifikasi terhadap pekerja yang memiliki potensi menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan dan keandalan disebabkan oleh kesalahan penilaian atau tindakan akibat penyalahgunaan zat terlarang, kondisi fisik, gangguan mental/ kepribadian atau keadaan lainnya.

Ketentuan umum yang perlu di perhatikan dalam pengelolaan HRP adalah persyaratan sertifikasi yang berlaku bagi setiap pegawai dalam posisi HRP seperti otorisasi akses (security clearance); penandatanganan pernyataan, persetujuan dan pelepasan hak dokumen HRP; pelatihan awal HRP dan tahunan; tes awal dan acak untuk obat-obatan terlarang setidaknya sekali setiap 12 bulan (opsional); uji alkohol secara acak pada saat awal pegawai mengikuti program dan tahunan setidaknya sekali setiap 12 bulan (opsional); serta penyelesaian riviu awal dan tahunan oleh supervisor, penilaian medis (termasuk evaluasi psikologis), evaluasi manajemen, dan riviu keamanan personel.

Tujuan dari workshop ini untuk memberikan bekal bagi pegawai BAPETEN yang akan bergabung dalam tim HRP, guna menyusun program keandalan manusia BAPETEN dalam rangka mengantisipasi ancaman dari dalam (insider threat). Penerapan HRP nantinya akan bermanfaat terhadap terpenuhinya pegawai yang handal dan terpercaya sesuai tuntutan organisasi. Wokshop diikuti oleh 15 orang pegawai BAPETEN, dipandu expert dari Partnership for Nuclear Security Mr. Patrick Lynch dan Mr. Dennis Stanford. Khairul Jamin dari BATAN juga turut berbagi pengalaman terkait penyusunan HRP. [BDL/SUP/PD]