Acara dibuka oleh Kepala Biro Organisasi dan Umum Dedik Eko Sumargo yang menyampaikan bahwa ANRI sebagai Lembaga kearsipan mempunyai wewenang untuk membangun sistem dan melakukan integrasi infrastruktur JIKN sesuai UU 43 tahun 2009 tentang kearsipan. “JIKN ini adalah simpul untuk memori kolektif bangsa dalam kerangka negara kesatuan, untuk itu BAPETEN sebagai lembaga pemerintah non kementerian turut mendukung dan mensukseskan JIKN sebagai sistem kearsipan nasional khususnya dalam hal ketenaganukliran,” ujar Dedik.

Hadir sebagai narasumber, Arsiparis Ahli Madya ANRI Muhammad Rustam yang menjelaskan secara komprehensif tentang latar belakang, kebijakan, implementasi, dan helpdesk JIKN kepada peserta webinar. “Tren menggunakan internet di dunia maupun Indonesia semakin meningkat, untuk itu diperlukan informasi kearsipan berbasis teknologi, JIKN dibuat supaya masyarakat di mana saja bisa akses informasi tertentu dari berbagai instansi yang mengelola informasi yang dicarinya,” jelas Rustam.

Dalam pemaparannya Rustam juga menjelaskan beberapa kategori arsip dalam sistem JIKN yaitu Arsip Terbuka Penuh, Arsip Tertutup Penuh, dan Arsip Terbuka dengan Pengecualian. “JIKN merupakan salah satu bukti pengimplementasian Open Government Initiative (OGI) di Indonesia,” tambah Rustam.

Dalam webinar yang dimoderatori oleh Kepala Bagian Protokol dan Tata Usaha BAPETEN Kuspriyanto ini dihadiri peserta undangan yang mewakili beberapa Unit Kerja BAPETEN yaitu Koordinator Kelompok Fungsi Data dan Informasi, Koordinator Kelompok Fungsi Komunikasi Publik, Koordinator Kelompok Fungsi Hukum, Koordinator Kelompok Fungsi Organisasi dan Tata Laksana, Kepala Bagian Protokol dan Tata Usaha, Kasubbag Tata Usaha Kepala, Kasubbag Tata Usaha Deputi Pengkajian Keselamatan Nuklir, dan Kasubbag Tata Usaha Deputi Perizinan dan Inspeksi.

Acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab antara narasumber dan peserta, lalu ditutup dengan sesi foto bersama.

(BHKK/Da)