Pada hari pertama dilaksanakan kegiatan verifikasi lapangan perizinan penyimpanan MIR yang merupakan bagian dari proses perizinan penyimpanan mineral ikutan radioaktif, yang diajukan oleh PT Prima Timah Utama (PTU) yang berlokasi di Ketapang, Pangkalpinang dan PT Putra Sarana Shakti (PSS) yang berlokasi di Jelitik, Sungailiat. Sesuai dengan amanat Peraturan BAPETEN No. 1 Tahun 2022 disebutkan bahwa penilaian terhadap Pelaku Usaha Ketenaganukliran dilakukan melalui kegiatan evaluasi dokumen dan verifikasi lapangan untuk memastikan persyaratan perizinan berusaha terpenuhi.

Tim verifikasi terdiri dari Widia Lastana Istanto selaku Ketua Tim Verifikasi, didampingi oleh Sinta Tri Habsari, Bhakti Dwi Yoga dan Yepi Yamani Yosa sebagai anggota tim dan evaluator. Ketua tim verifikasi, Widia saat entry meeting menyampaikan tujuan kegiatan verifikasi yaitu untuk memastikan kesesuaian antara dokumen perizinan yang disampaikan pada saat permohonan dengan kondisi di lapangan, serta melihat kesesuaiannya dengan persyaratan-persyaratan perizinan. Setelah entry meeting dilanjutkan dengan pembahasan butir-butir hasil evaluasi dan pemeriksaan lapangan ke lokasi fasilitas yang digunakan untuk penyimpanan mineral ikutan radioaktif dan area produksi (smelter). Hasil verifikasi adalah bahwa PT PTU dinyatakan telah memenuhi persyaratan, untuk PT PSS masih perlu melakukan perbaikan dokumen persyaratan izin.

Pada hari kedua dilanjutkan kegiatan koordinasi pengawasan MIR dengan melakukan kunjungan ke Dinas ESDM Provinsi Bangka Belitung di Pangkalpinang. Pada kesempatan ini, tim BAPETEN diterima oleh Sekretaris Dinas ESDM Provinsi Bangka Belitung, Yulius Sinaga dan Kepala Bidang Energi, Herman beserta staf terkait. Koordinasi ini bertujuan untuk mengenalkan tupoksi BAPETEN dalam pengawasan MIR serta proses perizinan penyimpanan MIR. Selain itu juga dilakukan diskusi mengenai lingkup pengawasan Dinas ESDM Provinsi Bangka Belitung terhadap MIR, tata kelola hasil samping timah serta isu-isu terkini terkait pengelolaan hasil tambang di Provinsi Bangka Belitung. Dari hasil koordinasi dengan pihak Dinas ESDM Provinsi Bangka Belatung, disimpulkan perlu adanya koordinasi lebih lanjut dengan Kementerian ESDM & Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengenai pengawasan MIR di Bangka.