Agenda persidangan kali ini adalah mendengarkan keterangan saksi dari berbagai pihak yang mengetahui dugaan tindak pidana sektor ketenaganukliran. Hal ini merupakan tindak lanjut dari laporan yang diajukan oleh BAPETEN kepada Bareskrim Polri.

Penegakan hukum ini dilakukan terhadap salah satu pelaku usaha ketenaganukliran di bidang industri yang diduga melakukan pemanfaatan tenaga nuklir tanpa izin sehingga mengancam keselamatan dan keamanan pekerja, masyarakat, dan lingkungan.

Kasus ini berawal dari temuan adanya sumber radioaktif yang tidak memiliki izin pemanfaatan saat BAPETEN melakukan inspeksi rutin ke salah satu pelaku usaha ketenaganukliran. BAPETEN sebagai badan pengawas melakukan upaya persuasif dengan mengirimkan Surat Peringatan 1 dan 2 (SP1 dan SP2). Karena tidak adanya komitmen dari pelaku usaha terkait untuk memenuhi poin-poin pada SP1 dan SP2, maka BAPETEN secara lembaga memutuskan untuk melakukan upaya penegakan hukum.

Hadir sebagai salah satu saksi, Subkoordinator Advokasi Hukum BAPETEN, Muhammad Sujana Prawira, S.H., LL.M., yang dalam keterangannya menyampaikan bahwa langkah penegakan hukum yang ditempuh BAPETEN merupakan upaya ultimum remedium sebagai upaya terakhir setelah upaya administratif tidak diindahkan.

Penegakan hukum diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku yang abai terhadap ketentuan PUU Ketenaganukliran sehingga tingkat kepatuhan hukum semakin meningkat dengan harapan terciptanya keselamatan dan keamanan nuklir bagi pekerja, masyarakat, dan lingkungan. (BHKK/Da)