Dalam rangka memberikan pemahaman dan kepatuhan pelaporan mengenai gratifikasi, serta upaya pencegahan tindak pidana korupsi kepada pejabat dan pegawai di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir, BAPETEN bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan “Sosialisasi Gratifikasi dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi” secara daring pada Kamis (22/04).
Acara dibuka oleh Kepala Inspektorat Hery Budi Santoso. Dalam sambutan pembukaannya, Hery menyampaikan, “Sosialisasi ini sebagai upaya untuk meningkatkan internalisasi kepada pejabat dan staf BAPETEN agar mempunyai pemahaman yang memadai terkait gratifikasi dan upaya pencegahan tindak pidana korupsi serta meningkatkan kompetensi pengelola Unit Pengendali Gratifikasi (UPG), sehingga mempunyai pemahaman yang memadai terkait pengendalian Gratifikasi di BAPETEN”.
Acara yang diikuti oleh 58 peserta ini dilanjutkan dengan presentasi tentang “Sosialisasi Pemahaman Gratifikasi” oleh Chrisna Adhitama dari Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring – Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik. "Berdasarkan Survey Partisipasi PublikTahun 2019 bentuk penyalahgunaan korupsi yang paling banyak terjadi di instansi pemerintah yaitu Gratifikasi menempati urutan ketiga dengan hasil survey sebanyak 19,9% dimana urutan pertama bentuk penyalahgunaan korupsi ialah menggunakan wewenang untuk kepentingan pribadi dengan presentase sebesar 26,2%", terang Chrisna.
Peserta sosialisasi terdiri dari para pimpinan tinggi dan staf BAPETEN, Tim UPG BAPETEN, Tim RB satker PI, PKN dan Kesestamaan, Tim Pembangunan Zona Integritas DPFRZR, DPIBN, DP2IBN, serta para APIP. Para peserta terlihat antusias mengikuti sosialisasi, diikuti dengan diskusi yang sangat interaktif. Selanjutnya, acara ditutup oleh Kepala Inspektorat yang berharap agar para peserta dapat mengetahui dan memahami terkait gratifikasi dan pencegahannya. [INSP/IK/BHKK/IP]
