(Jakarta,BAPETEN)
Lautan kita lebih luas daripada daratannya, sehingga Indonesia sering disebut sebagai Negara Maritim.Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 17.550 pulau dan luas laut 5,8 juta Km2 serta garis pantai 81.000 Km. Hal ini bisa menimbulkan beragam masalah keamanan di laut. Untuk itu, BAPETEN dan BAKORKAMLA (Badan Koordinasi Keamanan Laut) berencana melakukan kerjasama tentang mekanisme tranportasi barang zat radioaktif (bahan nuklir) di laut baik yang legal maupun illegal. Kerjasama ini dituangkan dalam prosedur tetap (Protap). Tindak lanjut untuk peningkatan pengawasan tranportasi tersebut BAPETEN mengadakan kunjungan kerja ke BAKORKAMLA.Acara yang dilaksanakan tanggal 5 Juni 2012 itu dipimpin oleh Sekretaris Pelaksana Harian-BAKORKAMLA Dr. Dicky R. Munaf didampingi Letkol laut (P) Arief Meidyanto, Mayor Laut Eko Pudji L., ST., Drs. Miswan H., S.Sos, Andy Apriyanto, SH. dan Enni Parikawati, S.T. Hadir dalam acara tersebut Sekretaris Utama BAPETEN Dr. Mohammad Dani yang didampingi Kepala Biro Perencanaan Dr. Marsodi, M.Eng., Kepala Bagian Humas dan Protokol Aries Setyarto, M.AP., Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Drs. Besar Winarto dan Kepala Sub Bagian Protokol Syamsurizal. SH.
Dalam pembukaan yang dilaksanakan di Ruang Crisis Center, Dr. Dicky R. Munaf menjelaskan tugas dan fungsi BAKORKAMLA dalam upaya keamanan di lautan Indonesia. Di antaranya disampaikan banyaknya kapal asing yang melalui perairan Indonesia, sehingga kemungkinan ada kapal-kapal dengan membawa muatan barang-barang yang berbahaya, antara lain bahan nuklir.
Acara dilanjutkan dengan dialog rencana kerjasama dan presentasi hasil kesimpulan Andy Apriyanto, SH. dan Enni Parikawati, ST. yang telah mengikuti WMD Interdict/RADACAD pada 16-20 April 2012 di Washington USA.
Dalam acara ini BAPETEN menjanjikan akan memberikan peralatan berupa detektor untuk mendeteksi muatan yang beradiasi seperti zat radioaktif dan bahan nuklir.
Sumber : Humas
