RDP dibuka oleh Ketua Komisi XII, Bambang Patijaya, dalam pembukaannya menekankan perhatiannya terhadap rencana PLTN baik dari aspek ketahanan energi hingga aspek keamanan dan keselamatan serta mitigasi risikonya.

Lebih lanjut, paparan disampaikan oleh Plt. Kepala BAPETEN Zainal Arifin yang menjelaskan perihal situasi dan kondisi pengawasan fasilitas pengelolaan limbah radioaktif dan bahan nuklir (termasuk yang berasal dari kontaminasi radioaktif), mitigasi risiko bencana terhadap fasilitas nuklir (meliputi penanganan Cikande, mitigasi struktural dan non struktural, inspeksi dan pelaksanaan pelatihan kedaruratan), hingga infrastruktur pengawasan termasuk postur anggaran BAPETEN Tahun Anggaran 2026 dangap antara pagu dengan Renstra BAPETEN 2025-2029.

Dalam RDP kali ini, Plt. Kepala BAPETEN didampingi oleh Deputi Pengkajian Keselamatan Nuklir BAPETEN sekaligus Plh. Sekretaris Utama BAPETEN Haendra Subekti, Plt. Kepala Biro Perencanaan, Informasi, dan Keuangan (BPIK) Roy Candra Primarsa, Biro Hukum, Kerja Sama dan Komunikasi Publik (BHKK) Ishak, Kepala Biro Organisasi dan Umum (BOU) Indra Gunawan, Direktur Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir (DPIBN) Wiryono, Direktur Pengaturan Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir (DP2IBN) Nur Syamsi Syam, Direktur Pengaturan Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (DP2FRZR) Mukhlisin, Direktur Inspeksi Instalasi dan Bahan Nuklir (DIIBN) Lukman Hakim, Direktur Inspeksi Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (DIFRZR) Zulkarnain, Direktur Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir (DKKN) Judi Pramono, Kepala Inspektorat Achmad Bussamah dan Kepala Balai Diklat Ahmad Ciptadi Syuryavin.

Dalam sesi diskusi, Komisi XII DPR RI menegaskan perhatiannya terhadap berbagai isu pemanfaatan tenaga nuklir. Adapun diskusi yang disampaikan anggota Komisi XII DPR RI mengangkat pokok bahasan terkait perhatian khusus terhadap aspek keamanan dan keselamatan pemanfaatan tenaga nuklir seperti mitigasi risiko dan penanganan kontaminasi zat radioaktif, pentingnya penguatan sosialisasi pemanfaatan tenaga nuklir kepada masyarakat, perhatian khusus terhadap perkembangan tahapan pembangunan PLTN, hingga penguatan tugas dan fungsi pengawasan oleh BAPETEN guna menjamin keamanan dan keselamatan bagi masyarakat dan lingkungan. Lebih lanjut, BAPETEN menegaskan komitmen dalam fungsi pengawasan sebagaimana respons BAPETEN terhadap insiden kontaminasi Cesium-137 di Cikande 2025 yang mencakup langkah-langkah pengendalian kontaminasi, mulai dari survei dan isolasi area, relokasi sumber/kontaminan, dekontaminasi, pengelolaan limbah, pelaksanaan survei ulang, serta pemulihan ekspor udang dan rempah-rempah.

RDP kali ini menghasilkan kesimpulan, diantaranya Komisi XII DPR RI mendorong BAPETEN untuk meningkatkan efektivitas pengawasan limbah radioaktif dan Mineral Ikutan Radioaktif (MIR); penguatan mitigasi risiko bencana; penuntasan penanganan insiden kontaminasi radioaktif Cesium-137 di Cikande termasuk mendorong penguatan koordinasi lintas kementerian/ lembaga; peningkatan intensitas dan kualitas sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat terkait keselamatan radiasi, kesiapsiagaan nuklir dan rencana tapak PLTN; serta Komisi XII DPR RI mendukung usulan peningkatan anggaran ketenaganukliran sesuai Renstra BAPETEN 2025-2029 guna penguatan infrastruktur, peningkatan kapasitas kelembagaan serta optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan. [BHKK/GP]