Pokja penyusun KLHS (Kelompok Kerja Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis) adalah tim yang dibentuk untuk menyusun KLHS, yang merupakan kajian strategis untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam Pembangunan PLTN. Rakor Pokja ini menjadi bagian dari tahapan penting dalam penyusunan KLHS KRP Pembangunan PLTN yang melibatkan berbagai kementerian, lembaga, serta pemangku kepentingan terkait. KLHS disusun untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan PLTN memperhatikan aspek lingkungan hidup, tata ruang, dan keberlanjutan. Fungsi dan Tugas Pokja KLHS antara lain mengidentifikasi dan menganalisis dampak, menyusun kerangka acuan, mengumpulkan data, merumuskan rekomendasi, menjamin kualitas dan dokumentasi.

Acara dibuka oleh Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir BAPETEN Haendra Subekti selaku Ketua Pokja KLHS, yang dalam sambutannya menyampaikan perlunya konsultasi publik dengan melibatkan aspirasi masyarakat dan kebijakan daerah, dan berharap agar KLHS dapat mendukung kelestarian lingkungan serta menjamin keselamatan dan keamanan PLTN.

Dalam sambutannya, Plt. Kepala BAPETEN Zainal Arifin yang menyatakan perlunya sinkronisasi peraturan antar-kementerian dalam pembangunan PLTN dan penyelesaian penyusunan KLHS yang sesuai target anggaran di tahun 2025.

Acara dihadiri 50 peserta, antara lain dari Kementerian ESDM, Kementerian ATR/BPN, KKP, Kemendag, Kementerian PPN/Bappenas, BIG, BRIN, BAPETEN, Pemda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemda Provinsi Kalimantan Barat, Pemda Provinsi Lampung, dan Universitas Gajah Mada.

Taruniyati Handayani selaku Kepala Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir (P2STPIBN) BAPETEN bertindak selaku moderator dalam pemaparan yang disampaikan narasumber dengan topik:

• Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2025–2034 dan arahan lokasi PLTN pertama oleh Andriah Feby Misna, Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan, Kementerian ESDM;
• Dukungan data dan informasi survei tapak PLTN di Bangka Belitung dan Kalimantan Barat oleh Syaiful Bahri, Kepala ORTN BRIN;
• Proses audiensi, asistensi, dan validasi dokumen KLHS oleh Krisna Kumar Kementerian Lingkungan Hidup;
• Dukungan kebutuhan peta serta kriteria lokasi PLTN oleh Iman Sadesmesli dari Direktorat Pemetaan Tematik, BIG; dan
• Rencana pengambilan data lapangan dan konsultasi publik di Bangka Belitung serta Kalimantan Barat oleh Bapak Langgeng dari Fakultas Geografi UGM.
• Draf RPP RTRWN dan Kriteria Lokasi PLTN oleh Mardiawan Kementerian ATR/BPN.

Melalui rakor Pokja ini, BAPETEN menegaskan komitmennya dalam memastikan proses pembangunan PLTN di Indonesia berjalan sesuai prinsip keselamatan, keamanan, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup. Rapat Ditutup oleh Plt Kepala BAPETEN Zainal Arifin [BHKK/SP]