Banner BAPETEN
Pelaksanaan Evaluasi Virtual Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
Kembali 20 September 2022 | Berita BAPETEN
small_thumb_2022-09-21-011416.jfif

Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (DPFRZR) pada hari ini Selasa (20/9) mengikuti Pelaksanaan Evaluasi Virtual Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Hadir secara virtual evaluator dari Kemenpan RB yakni M. Ryannasmara dan Afif Nur W yang akan menilai kemajuan yang dilakukan oleh DPFRZR BAPETEN setelah memperoleh predikat WBK pada tahun 2017 yang lalu.

Sementara dari BAPETEN, hadir secara langsung di gedung BAPETEN, Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi Zainal Arifin, Kepala Inspektorat Hery Budi Santoso beserta beberapa APIP, Direktur DPFRZR Ishak yang didampingi oleh koordinator dan staf terkait.

imgkonten imgkonten

Ishak memaparkan terkait Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan DPFRZR Tahun 2022.

”DPFRZR memiliki Tim Pembangunan Zona Integritas (PZI) menuju WBBM, dimana Tim PZI menjalankan Program Kerja sebagimana telah ditetapkan, melakukan sosialisasi, Monev terhadap pelaksanaan PZI dan seluruh Pegawai telah menandatangani Pakta Integritas, serta menerapkan Core Value ASN yaitu Berakhlak: berorientasi pelayanan, akuntabel,kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif.” ujarnya.

Ishak menambahkan berbagai inovasi yang dilakukan oleh DPFRZR menghasilkan 1). Integrasi Sistem 100% dan User Friendly dan Adaptable 2). Koordinasi dan Kolaborasi dilakukan secara Periodik dan Berkesinambungan. 3). Kemudahan dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi menggunakan Aplikasi Elektronik (Todolist, SUPERSONIK, SIMKA, SERASI, SIMPATIK, Chatbox). 4). Pemberian Penghargaan Pegawai Terbaik 5). Integrasi Balis-BAPETEN dan eLIRA-BRIN 6). Layanan Perizinan On Spot Licensing (Daring) dan On The Spot Licensing (Luring) di Dinkes dan DPMPTSP.

imgkonten imgkonten

“Untuk pemberian penghargaan pegawai terbaik, kalau sebelumnya tiga bulan sekali, kini sudah setiap bulan. Disamping itu yang kami rasakan hasilnya adalah meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat yang kami peroleh melalui survey, serta berdasarkan pengakuan dari para stakeholder BAPETEN ” jelasnya

“yang paling peting adalah tidak adanya praktik KKN dalam pelayanan perizinan di BAPETEN, karena sistemnya dibuat sedemikian rupa, sepenuhnya online melalui sistem Balis, sejak pengajuan sampai dengan penerbitan izin, sehingga tidak memungkinkan adanya pertemuan dengan pembayar izin” tambahnya.

“Dalam rangka Pengembangan sistem integritas, telah ditandatangani maklumat pelayanan yang ditayangkan di laman BAPETEN serta kanal media sosial BAPETEN, lalu dilakukan pemantauan dengan instrument SPIP,” tambahnya lagi.

“Kami juga membuat Surat yang dilayangkan ke seluruh stakeholder BAPETEN tentang komitmen gerakan anti korupsi dan anti gratifikasi. Dan kami sudah menerapkan standar pelayanan sesuai ISO 9001:2015 untuk meningkatkan kepuasan stakeholder BAPETEN”

imgkonten imgkonten

Tata Kelola pengaduan dibawah koordinasi dari Inspektorat BAPETEN, namun dalam mempercepat layanan pengaduan BAPETEN juga membuka nomor-nomor pengaduan, melalui website, Instagram dan media lainnya.

“Dari semua hal yang telah kami lakukan tersebut, syukur Alhamdulillah capaian perolehan PNBP kami yang biasanya tidak pernah tercapai sesuai target pada tahun-tahun sebelumnya, maka pada tahun ini tepatnya pada awal September 2022, target perolehan PNBP tahun ini sudah tercapai “ ungkapnya.

Menjawab pertanyaan dari evaluator Kemenpan RB tentang bagaimana caranya DPFRZR bisa menularkan kepada unit kerja lain di BAPETEN, Ishak menjawab dilakukan dengan sosialisasi dan juga asistensi kepada unit kerja tertentu dalam hal ini di BAPETEN ada Balai Diklat BAPETEN yang juga dalam proses pembangunan Zona Integritas WBK.

Lalu masih menjawab pertanyaan dari evaluator Kemanpan RB, terkait bagaimana caranya menghindari conflict of interest, Ishak menerangkan bahwa dalam melakukan evaluasi izin di aplikasi Balis tidak ada nama evaluator tertera di sana, sistem pengawasan terhadap evaluasi izin juga berjenjang, bisa dipantau langsung oleh koordinator, Direktur bahkan Pimpinan BAPETEN. Tidak adanya tatap muka pemohon izin dengan evaluator, dan sebagainya.

imgkonten imgkonten

Pada akhir acara, evaluator Kemenpan RB mengatakan bahwa Komitmen Pimpinan BAPETEN sangat nyata terlihat dengan hadirnya Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi BAPETEN pada acara ini. Kemudian adanya penggunaan Balis yang terintegrasi secara internal dan eksternal juga sudah cukup baik, SOP layanan sudah tersedia, lalu peran APIP dan penerapan SPIP sudah dilaksanakan termasuk dengan kehadiran Kepala Inspektorat pada acara ini, yang disambut positif oleh Kemenpan RB.

“Untuk selanjutnya hasil penilaian virtual ini akan kami bawa ke sidang pleno, untuk kemudian dibahas secara komperehensif oleh Tim yang ada di Kemenpan RB” tukasnya.

Sementara Ishak dalam kata penutupnya mengatakan, DPFRZR merupakan unit kerja yang sangat komit untuk membangun pelayanan izin yang bersih dalam upaya membangun pelayanan yang terbaik.

“Pada setiap kesempatan kami selalu menyampaikan pentingnya nilai-nilai integritas untuk dapat melayani yang terbaik kepada masyarakat. Kita bangun dengan system yang ada, dengan prosedur dan system IT yang kita kembangkan terus” terangnya.

“Kita terus membangun koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh stakeholder kita, dengan pemda termasuk dengan asosiasi profesi. Dan kami terbuka dengan berbagai kritikan, komentar dan masukan yang merupakan bagian dari upaya kita untuk melakukan perbaikan. Mudah-mudahan pelayanan yang kami berikan kepada stakeholder kami merupakan hal yang terbaik yang dapat kami persembahkan buat bangsa dan negara ini” ucapnya mengakhiri pertemuan ini. (BHKK/Bams).


Komentar (0)


Tautan BAPETEN

mkananmenu_2024-02-26-145126.png
mkananmenu_2021-04-19-125003.png
mkananmenu_2021-04-19-125235.png
mkananmenu_2021-08-25-114254.png
mkananmenu_2024-03-25-135103.png

Feedback

GPR Kominfo

Video

Tautan Internasional

Tautan LPNK