Salah satu bentuk reward kepada instansi yang patuh dan mengikuti prosedur, BAPETEN menganugerahkan penghargaan BAPETEN Safety and Security Awards (BSSA) kepada sejumlah instansi baik yang bergerak di bidang kesehatan maupun industri serta beberapa pimpinan kepala daerah.

Penyerahan penghargaan diberikan langsung oleh Kepala BAPETEN Jazi Eko Istiyanto, didampingi Deputi Perizinan dan Inspeksi Khoirul Huda, serta Direktur Inspeksi Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif Sugeng Sumbarjo, di Jakarta, Kamis (26/10/2017) pagi.

“BAPETEN memberikan penghargaan BSSA kepada kepala daerah sebagai wujud apresiasi atas komitmennya dalam membina instansi pengguna tenaga nuklir atau radiasi pengion di wilayahnya, untuk mencapai kinerja keselamatan dan keamanan radiasi yang sangat baik,” terang Khoirul.

Pada kesempatan sama Kepala BAPETEN mengatakan, aspek yang dinilai mencakup penilaian inspeksi, kepatuhan nilai batas dosis, kondisi kejadian dan respon kedaruratan, serta kepatuhan selama proses perizinan sehingga menjadi indikator kinerja keselamatan dan keamanan dari suatu instansi.

Sudah kali ketiga BAPETEN memberikan penghargaan BSSA kepada para pengguna, sedangkan bagi kepala daerah baru pertama kali dilakukan. Pada tahun 2017 ini BAPETEN menganugerahkan BSSA kepada 227 instansi yang terdiri dari 87 instansi medik, dan 140 instansi industri dan penelitian.

Sementara itu untuk kepala daerah tingkat provinsi yang menerima penghargaan BSSA sebanyak  3 yaitu, Prov. D.I. Yogyakarta, Prov. Kepulauan Riau, dan Prov. Kalimantan Timur.

Sedangkan bagi kepala daerah tingkat kabupaten/kota sebanyak 11 diantaranya, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Yogyakarta, Kota Jakarta Timur, Kota Bandung, Kota Batam, Kab. Indramayu, Kab. Karawang, Kab. Pasuruan, Kab. Tangerang, dan Kab. Bengkalis. Pemberian penghargaan BSSA ini juga diselingi dengan konferensi pers dengan mengundang sejumlah awak media.

Selain itu BAPETEN juga melakukan launching aplikasi Sistem Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan BAPETEN (SIPPATEN) yang disampaikan oleh Kepala Inspektorat Amil Mardha.

Diharapkan dengan sistem ini masyarakat dapat berpartisipasi dalam meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengawasan yang dilakukan oleh BAPETEN.(bho/pd)