Pada tanggal 16 September 2025, DPIBN telah menjalani evaluasi bersama Tim Penilai Nasional dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Acara ini dihadiri oleh Direktur beserta seluruh staf DPIBN. Dalam paparannya, Direktur DPIBN, Wiryono, menegaskan komitmen DPIBN.

"Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi bukan sekadar formalitas, melainkan wujud nyata dari tekad kami untuk melakukan perbaikan fundamental," ujar Wiryono. "Kami telah memfokuskan upaya pada enam area perubahan utama, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik."

Lebih lanjut, Wiryono menjelaskan bahwa perbaikan yang dilakukan DPIBN mencakup peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan penguatan integritas. "Tujuan kami sederhana, yaitu meningkatkan kepuasan masyarakat dan membangun kepercayaan publik," tegasnya. "Kami yakin, dengan layanan yang transparan dan bebas korupsi, kepercayaan publik akan meningkat dan pada akhirnya berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat."

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 90 Tahun 2021, predikat WBK diberikan berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan relevan. Oleh karena itu, Tim Penilai Nasional juga akan melakukan wawancara sebagai bagian dari proses evaluasi untuk melengkapi bukti-bukti yang diperlukan.

Melalui seluruh upaya ini, DPIBN menunjukkan kontribusi nyata dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Komitmen ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi instansi lain dalam menciptakan lingkungan kerja yang berintegritas dan melayani dengan sepenuh hati. (Alvin Erdyansyah/DPIBN/BHKK/CD)