Acara diawali arahan dari Sekretaris Utama Hendriyanto Hadi Tjahyono, dalam arahan disampaikan “stigma negatif terhadap PNS antara lain korupsi, lambat, kerjaan menumpuk dan pelayan tidak ramah. Untuk itu, kita lakukan reformasi birokrasi dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik secara akuntabel, serta memegang teguh nilai-nilai dasar,”

“Grand desain pemerintah telah dilakukan sejak tahun 2014-2025. Pada tahun 2014 birokrasi berorientasi aturan (rule based bureaucracy) adalah sistem administrasi publik yang bertitik berat pada cara berpikir dan bertindak terpaku pada aturan. Dalam sistem ini, sulit dihasilkan aparatur sipil yang inovatif dan berdaya saing. Tahun 2019 adalah Performance Based Bureaucracy yaitu birokrasi dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan ekonomis, difokuskan pada upaya untuk mewujudkan hasil (outcomes), menerapkan manajemen kinerja yang didukung dengan penerapan sistem berbasis elektronik, dan setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja organisasi. Dan tahun 2025 adalah dynamic governance." Tambahnya.

Arahan dilanjutkan oleh Deputi Perizinan dan Inspeksi Khoirul Huda yang menyampaikan “Kita harus berani menyatakan kita baik, kalau belum segera berubah sejak sekarang, sebab mau kapan lagi. Kita harus betul-betul melaksanakan program reformasi birokrasi.”

Pada acara tersebut juga, ditandatangani Komitmen Pelaksanaan Penguatan Pengawasan di lingkungan Kedeputian Perizinan dan Inspeksi oleh Sekretariat Utama, Deputi Perizinan dan Inspeksi, Direktur Inspeksi Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif, Direktur Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir, Direktur Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif, Direktur Inspeksi Instalasi dan Bahan Nuklir dan Direktur Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir, disaksikan pejabat dan staf di lingkungan BAPETEN, Senin, 2 September 2019.

Acara dilanjutkan presentasi terkait reformasi birokrasi oleh Kepala Inspektorat Hery Budi Santoso dan Fungsional Auditor Eko Legowo.[BHKK/SP].