Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bimbingan dan konsultasi secara langsung kepada para Pemohon Izin terkait Pemenuhan Persyaratan Perizinan Radiologi Dagnostik dan Intervensional yang telah terintegrasi melalui Online Single Submission (OSS) dengan Balis 2.5 serta Kolaborasi Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir Guna Peningkatan Kepercayaan Publik.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan membagi menjadi dua hari kegiatan dan membatasi jumlah kehadiran sesuai dengan isian link kehadiran baik bagi undangan maupun tambahan peserta dari instansi yang sedang proses perizinan. Setiap instansi hanya diperkenankan diwakili oleh 1 (satu) orang perwakilan dalam kondisi sehat, menggunakan masker, menjaga jarak, dan membawa handsanitizer sendiri.

Kegiatan konsultasi dan layanan perizinan dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi, Zainal Arifin, yang didampingi Direktur Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif, Ishak serta Iin Indartati selaku Koordinator kelompok Fungsi Perizinan Fasilitas Kesehatan, dan beberapa staf terkait.

Acara diawali dengan pembukaan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang diwakilkan dr. Camelia selaku Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan. Dalam sambutannya dr. Camelia melaporkan bahwa sejak adanya perubahan proses perizinan melalui OSS banyak mengalami kendala, terutama rekan-rekan di Fasyankes yang mengurus perizinan.

“ Melalui kegiatan ini, kami berharap rekan-rekan dapat langsung diskusi dan berkonsultasi terkait perizinan. Selain itu, dengan adanya kolaborasi perizinan dengan rekan dari DPMPTSP, diharapkan proses perizinan apapun dapat didiskusikan dan permasalahan teratasi” ujar dr. Camelia.

Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi Zainal Arifin dalam sambutannya, menyampaikan “Informasi terkait kendala dalam perizinan sangat penting bagi kami, karena bapak/ibu dari RS dan Klinik yang sedang mengurus perizinan dan mengalami kesulitan. Sejak awal 2022 Bapeten dan hampir semua Kementerian menerapkan NIB melalui Kementerian Investasi – BKPM, hal ini perlu dicermati dimana pertemuan ini menjadi kolaborasi pengawasan Tenaga Nuklir guna meningkatkan kepercayaan publik.”

Ditambahkan oleh Zainal, “ Evaluasi permohonan izin memang di Bapeten tetapi perizinan masuk melalui BKPM, perubahan sistem ini berdasarkan UU Cipta Kerja. Bapeten turut serta dalam kegiatan G20 hal ini terkait dengan penggunaan nuklir disekitar Bali, untuk memastikan semua aman dan selamat”. Tambahnya.

Direktur Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif, Ishak juga menyampaikan presentasi tentang “Perkembangan Sistem Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion”.

Selama kegiatan layanan konsultasi dan perizinan disampaikan materi presentasi tentang “Sosialisasi Mekanisme Perizinan melalui Balis 2.5 Terintergerasi dengan Online Single Submission Berbasis Resiko (OSS-RBA) dan Bimbingan Teknis”oleh Maradi Abdilah; presentasi tentang “Kriteria keberterimaan persyaratan Radiologi Diagnostik dan Intervensional” oleh Made Pramyuni, serta Survey kepuasan pemohon.

Di akhir sesi presentasi dilakukan diskusi dan tanya jawab peserta terkait permasalahan dalam proses perizinan, dan layanan konsultasi secara langsung pada sesi siang setiap harinya.

Antusias kehadiran peserta dimanfaatkan dengan berkonsultasi secara langsung bersama evaluator perizinan fasilitas kesehatan BAPETEN terhadap kendala proses perizinan pemanfaatan tenaga nuklir bidang kesehatan dan layanan izin sehari terbit dapat dilakukan bila persyaratan memenuhi. (DPFRZR/Dwiang/BHKK/Bams)