Layanan Publik

mkirimenu_2018-01-26-104911.gif
mkirimenu_2018-01-26-104958.png
mkirimenu_2018-01-26-105029.png

Bapeten Link

mkirimenu_2018-01-26-105102.png
mkirimenu_2018-01-26-105119.png
mkirimenu_2018-01-26-105136.png
mkirimenu_2018-01-26-105151.png
mkirimenu_2018-01-26-105207.png
mkirimenu_2018-11-15-104059.png

Peta Pemanfaatan Tenaga Nuklir

mkirimenu_2018-01-26-105624.png

Survei

mkirimenu_2018-01-26-105420.png
mkirimenu_2018-01-26-105524.jpg

Video

Diskusi Pemangku Kepentingan Mengenai Pengembangan Energi di Kalimantan Barat
Kembali 14 Desember 2018 | Berita BAPETEN
small_thumb_2018-12-14-101551.png

Pontianak-Kalimantan Barat. Bertempat di Ruang Sidang Utama Kantor Gubenur Kalimantan Barat (Kalbar), Kemenristekdikti bersama Dewan Perwakilan Daerah RI, jajaran Pemprov Kalbar, Kementrian ESDM, KLHK, Kementerian PPN/Bappenas, Kementrian Perindustrian, Universitas Tanjungpura, BAPETEN, BATAN, BPPT, BKPN, DEN, dan DRN melakukan rapat koordinasi stakeholder meeting pada Kamis (13/12/2018). Agenda utama acara tersebut adalah pengembangan energi di Provinsi Kalbar untuk mendukung industrialisasi yang berbasis teknologi. Rancangan tersebut dituangkan dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Provinsi Kalbar guna mendukung program industrialisasi.

imgkonten imgkonten

Kebutuhan listrik Provinsi Kalbar diperkirakan sampai tahun 2027 adalah sebesar 3783 Mwe. Kebutuhan ini dapat dipenuhi dengan pembangunan pembangkit listrik yang stabil, aman, ramah lingkungan dan murah. Salah satu solusinya adalah pembangkit listrik yang berbasis pada energi baru dan terbarukan. Kepala BAPETEN Jazi Eko Istiyanto mengatakan bahwa sampai saat ini BAPETEN belum menerima permohonan izin pembanguan PLTN di Indonesia. BAPETEN juga siap dalam pengawasan PLTN bila dibangun di Provinsi Kalbar.

imgkonten imgkonten

Gubernur Kalbar H. Sutarmidji menyampaikan permohonan kepada Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Oesman Sapta Odang untuk dapat memfasilitasi kepada Presiden RI perihal pemenuhan sumber energi yang memanfaatkan energi nuklir (PLTN). Ketua DPD RI dalam sambutannya mengatakan bahwa apa yang disampaikan Gubernur Kalbar sudah sesuai dengan visi misi Indonesia 2025 yaitu Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Dan hal itu sesuai dengan filosofi Presiden RI yaitu membangun Indonesia dari daerah terluar dimana saat ini Indonesia masuk dalam 16 besar peringkat pertumbuhan ekonomi terbesar di dunia. Pertumbuhan ekonomi tersebut memerlukan peningkatan daya saing lokal/daerah dan nasional secara umumnya. Komite Ekonomi dan Industri Nasional/KEIN juga mendukung Provinsi Kalbar sebagai salah satu provinsi yang ingin membangun PLTN. KEIN juga telah mengusulkan kepada Presiden RI berupa pembentukan Badan Percepatan Pembangunan PLTN.[bho/ksp/tds]


Komentar (0)


Berita Lainnya

terkaitsmall_thumb_2019-01-10-124441.jpg

Selamat Bergabung Calon-ASN BAPETEN

10 Januari 2019 | Berita BAPETEN
terkaitsmall_thumb_2018-12-21-104132.jpg

Peringatan Hari Ibu Ke-90

21 Desember 2018 | Berita BAPETEN

Tautan Lembaga Pemerintah Non Kementrian

mbawahmenu_2018-01-26-112824.pngmbawahmenu_2018-01-26-112839.pngmbawahmenu_2018-01-26-112853.pngmbawahmenu_2018-01-26-112908.pngmbawahmenu_2018-01-26-112923.pngmbawahmenu_2018-01-26-112945.pngmbawahmenu_2018-01-26-113002.png